Menteri Yuddy bakal tingkatkan SDM, SDA & teknologi buat pembangunan

Menurut Yuddy, hal itu diharapkan bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera dan mempunyai daya asing dengan negara lainnya.

Ferrika Lukmana Sari
Oleh Ferrika Lukmana Sari - Reporter
Menteri Yuddy bakal tingkatkan SDM, SDA & teknologi buat pembangunan
Menteri Yuddy Chrisnandi ke KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah menjalankan kebijakan politik ekonomi berdasarkan visi misi 'Nawa Cita' Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi Aparatur Sipil Negara dengan Kementerian dan Pemerintah seluruh daerah di Indonesia."Penting menyamakan persepsi dengan program 'Nawa Cita' untuk mengatur tata kelola pemerintahan dan mengembangkan kehidupan demokratis," kata Yuddy dalam pembukaan acara tersebut di Grand Hotel Sahid Jakarta Pusat, Selasa (7/7).Yuddy mengatakan, ketika program tersebut dijalani rakyat terlayani sebagai warga negara. Serta kehidupan masyarakat berkembang di kancah dunia Internasional di segala bidang.Berdasarkan perencanaan kebutuhan pegawai ASN terdapat beberapa program berlandaskan 'Nawa Cita'. Menurut Yuddy, di antaranya 3 program wajib di bidang kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.Lanjut dia, adapula program prioritas terdiri atas pembangunannya infrastruktur, poros maritim, Ketahanan energi dan Ketahanan pangan. Serta program dukungan adanya reformasi birokrasi.Dia menjelaskan pembangunan akan dilaksanakan secara menyeluruh yang berbasis peningkatan SDM, SDA dan teknologi. Hal itu diharapkan bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera dan mempunyai daya asing dengan negara lainnya.Dalam beberapa survei, dia menyatakan, daya saing Indonesia kalah dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Untuk memenangkan kompetensi, menurut dia, perlu adanya reformasi birokrasi, peningkatan keamanan dan menghentikan tindakan korupsi di lembaga pemerintah."Kita harus melakukan birokrasi internasional, menjalankan kebijakan pemerintah dengan tanggung jawab dan menjalankan proses perekrutan pemerintah dan pegawai negara lebih demokratis," pungkasnya.

Rekomendasi