Para TKI dukung KPK obrak-abrik mafia di Bandara Soekarno-Hatta

Sejumlah TKI di Arab Saudi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghabisi aksi pemerasan yang dilakukan aparat bandara. Apalagi, pemerasan tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan modus demi mengeruk keuntungan dari TKI yang kembali ke Tanah Air.Menurut Penasehat Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) Saudi Arabia, Sharief Rachmat, tindakan KPK mengobrak-abrik kantor imigrasi bandara menjadi angin segar bagi para TKI. Apalagi, dalam sidak yang dilakukan bersama kepolisian dan UKP4, mereka berhasil mengamankan 18 orang yang teridentifikasi melakukan pemerasan."Saudi Arabia adalah salah satu Negara yang jumlah TKI nya terbanyak setelah Malaysia, kami bersama kawan–kawan relawan TKI sering menerima pengaduan–pengaduan TKI yang mengalami pemerasan, baik yang sedang kembali ke tanah air maupun yang ingin berangkat kembali bekerja," keluh Sharief dalam keterangan persnya, Senin (11/8).Dia menduga, aksi pemerasan tak hanya dilakukan para calo, tapi juga telah melibatkan petugas bandara. Sebab, upaya pelaporan yang dilakukan para korban selalu dimentahkan karena ketiadaan bukti. Kebanyakan, para TKI yang mengalami pungli berada di tengah tekanan."Dan yang disayangkan, tidak ada antisipasi atau upaya untuk menindak lanjuti dari pihak berwenang, melainkan seakan dibiarkan," ungkap Sharief.Kejadian terparah pernah terjadi saat upaya pemerintah Arab Saudi mengeluarkan program amnesti bagi WNI dan TKI yang overstayer atau ilegal. Program itupun dimanfaatkan dengan baik oleh mereka untuk kembali ke Tanah Air, namun kondisi itu justru dimanfaatkan kelompok tertentu demi meraup keuntungan."Banyak TKI yang diperas dari segi transportasi dengan biaya 1 juta rupiah. Bila tidak diberikan, diancam akan diturunkan di tengah jalan. Kalau mau diusut, banyak sekali modus–modus pemerasan terhadap TKI, di Saudi Arabia mereka diperas, kembali ke Tanah Air pun diperas," lanjutnya.Tak hanya itupun, Sharief mengeluhkan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang seharusnya melindungi para TKI. Dia pun meminta agar lembaga tersebut dibubarkan, diganti, atau dilebur dengan kementerian terkait."Sudah terlalu sering sistim gonta ganti, tetapi tetap saja TKI jadi objek yang dirugikan, karena tidak dibarengi dengan pembenahan jajarannya," tutup Sharief.