Rapat di Rumah Dinas, Ma'ruf Amin Bahas Lahan Tambang Ilegal

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri di rumah dinasnya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Wapres membahas lahan tambang ilegal dan pencegahan terjadinya bencana akibat rusaknya lahan tambang tersebut.

Wapres melakukan rapat tertutup tersebut bersama Kementerian KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Polri.

"Kita bahas masalah dampak akibat terjadinya kerusakan-kerusakan lahan pasca tambang, longsor, bencana. Kemudian juga akibat merkuri, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang cacat, lahir cacat. Ini semua kemudian menjadi apa yang harus kita atasi, kita hadapi," kata Wapres di rumah dinas, Senin (17/2).

Dari rapat tersebut, ada berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan Presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin, menegakkan hukum dan solusi pembinaan bagi tambang milik rakyat kecil.

"Kemudian penguatan peraturan perundang yang terkait. Kemudian pembentukan tim terpadu, atau satgas yang melibatkan TNI-Polri dalam penegakkan hukumnya. Jadi nanti menampilkan Perpres," ucapnya.

Kemudian, ada pengendalian dan pengawasan peredaran bahan-bahan kimia membahayakan yang beredar di masyarakat.

"Juga menyusun Perpres percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pasca tambang dan pertambangan tanpa izin Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)," ucap Wapres.

Wapres menambahkan, pemerintah akan menutup sekitar 8.683 titik tambang ilegal. Titik pertama yang bakal ditutup di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat yaitu sekitar 108 titik.

"Penutupan 8.000-an tambang tanpa izin, se-Indonesia, itu cukup banyak. Yang sudah izin ada sekitar 7.000-an," ujarnya.

Lanjut Wapres, sekitar 67 persen lahan pasca-tambang masih harus direklamasi. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan percepatan dan menerbitkan Perpres dan Satgasnya.

"Kita juga akan buat kebijakan-kebijakan dan penanganan pasca tambang, baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi. Seluruh yang tak berizin harus ditutup prinsipnya itu. Ya segera (ditutup)," tukas Wapres Ma'ruf.