Rangkap Jabatan Komisaris Bank BUMN, Ini Penjelasan Rektor UIII Komaruddin Hidayat

Merdeka.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan bahwa bukan hanya rektor Universitas Indonesia(UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) yang merangkap jabatan di perusahaan, melainkan rektor Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII), Komaruddin Hidayat juga demikian.

Komaruddin kata Ubaid memegang jabatan di sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) bank hasil merger BNI Syariah, BNI Syariah dan BSM.

"Kampus di bawah Kementerian Agama itu juga diduga melanggar hukum, persisnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang melarang Rektor UIII memegang jabatan di BUMN/Perusahaan Swasta," kata Ubaid dalam keterangan tulis kepada Liputan6.com, Selasa (6/7).

Dia menyayangkan praktik seperti itu banyak dilakukan oleh para rektor. Terlebih lagi ia merasa heran mengapa Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membiarkan kasus-kasus ini banyak terjadi.

"Sebagai pemegang kuasa atas layanan jasa keuangan, harusnya BI dan OJK bisa mendeteksi lebih dini dan meniadakan soal kasus rangkap jabatan ini. Namun, nyatanya, ini banyak terjadi dan publik juga menduga, jangan-jangan BI dan OJK melakukan pembiaran," kata dia.

Menurut Ubaid, apa yang dilakukan para rektor, baik UIII, UI, maupun Unhas adalah langkah yang salah. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, kampus adalah institusi yang berperan sebagai moral force, tempat dimana gerakan moral dan pendidikan karakter para pemimpin bangsa ditempa.

"Apa jadinya jika kalangan intelektual di kampus mencohtohkan perilaku yang tidak bermoral dengan melakukan tindakan yang jelas dilarang dalam peraturan. Ini tentu hal buruk yang harus dihindari," ujar dia.

Kedua, kampus juga berperan besar dalam social control. Ketika terjadi rebut soal pollitik yang sarat kepentingan, seringkali gerakan kampus dan juga para rektor menyatakan sikap dan terlibat dalam perseteruan menjadi penengah dan menegakkan prinisp-prinsip keadilan dan keberpihakan pada yang lemah. Karena itu menurut Ubaid, peran kampus dan pemimpinnya (rektor) seharusnya tidak tergadai dengan iming-iming jabatan atau kepentingan politik yang mempengaruhinya.

"Untuk itu, sebagai pertanggung jawaban moral dan menjaga marwah kampus, JPPI mendesak supaya para raktor tersebut mengundurkan diri," kata dia.

Penjelasan Komaruddin Hidayat

Sementara itu, Rektor UIII Komaruddin Hidayat saat dikonfirmasi soal rangkap jabatan, dirinya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tak mengganggu independensi dirinya. Pasalnya Komaruddin bilang jika sampai saat ini kampus UIII masih dalam tahap perintisan.

"Sekedar info just for you. UIII ini masih masa perintisan, konsolidasi. Ketika jadi komisaris, kampus juga belum beroperasi. Jadi tidak mengganggu," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (6/7) malam.

Komaruddin mengatakan, menurut rencana UIII baru selesai pembangunannya dan konsolidasinya pada 2024. Ia bahkan mengaku telah izin ke Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk jadi komisaris.

"Saya sudah lapor dan minta izin pada Setwapres dan Ketua Wali Amanah untuk jadi komisaris di BSI, bahkan jadi jembatan dan jaringan untuk mengembangkan program Ekonomi Syariah di UIII. Pendeknya, UIII belum berjalan normal layaknya kampus sehingg tak ada lembaga yang dirugikan," tegasnya.

Jika UIII sudah aktif beroperasi, ia menjamin bakal memilih salah satu dari dua jabatan yang kini diembannya. "Yes (siap pilih salah satu), saya ikut merumuskan statuta itu. Yang terbayang rektor setelah saya setelah UIII jalan normal," pungkasnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com