Putri Gus Dur Bongkar Data Korban Demo Berujung Rusuh Akhir Agustus, Tagih Prabowo Bentuk Tim Investigasi Independen

Pembentukan tim nantinya untuk menelusuri tewasnya 10 orang imbas kerusuhan unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

Koordinator Jaringan GUSDURian Nasional, Alissa Wahid mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen. Pembentukan tim nantinya untuk menelusuri tewasnya 10 orang imbas kerusuhan unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

"Sudah ada 10 nyawa jatuh selama prahara Agustus, itu sudah termasuk Iko Juliant. Saya mendesak Pak Presiden untuk mengambil langkah membentuk tim investigasi independen," kata Alissa Wahid di Semarang, Rabu (10/9).

Dia menyebut pembentukan tim independen merupakan langkah konkret untuk menyelesaikan rangkaian kekerasan yang terjadi saat unjuk rasa pada Agustus 2025.

"5.800 orang, menurut catatan YLBHI, ditahan. 580-an dijadikan tersangka. 1.100 lebih mengalami luka-luka selama penahanan. Jadi masif ini," ujar putri pertama mantan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.

Menurut dia, kematian Iko yang dinilai janggal, pihaknya mendorong negara untuk mengusut tuntas. Tentu itu, perlu tim investigasi independen agar hasil penyelidikan tidak hanya didominasi aparat negara.

"Ini penting sekali dari pihak negara, karena investigasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh aktor negara. Kan tidak lucu kita masyarakat sipil menilai pelaku kekerasan eksesifnya adalah polisi, lalu tim investigasinya polisi juga," pungkas dia.

Kronologi Kematian Mahasiswa Iko

Sebelumnya Kematian Iko Juliant Junior mahasiswa Unnes menjadi sorotan karena dinilai janggal. Iko sempat dilarikan ke RSUD DR Kariadi pada Minggu (31/8) sekitar pukul 11.00 WIB.

Adapun yang dianggap janggal hilangnya barang-barang pribadi milik Iko seperti ponsel, almamater, dan tas ransel. Selain itu, motor milik Iko disebut masih ditahan di Polda Jateng.

Terkait keterangan berbeda dengan kronologi. Seorang teman Iko menyebut ia mengalami kecelakaan di Kalisari, sementara surat keterangan polisi ditulis di daerah dr Cipto, Semarang. Kejanggalan lain muncul dari informasi satpam yang melapor kepada keluarga bahwa Iko diantar ke RS dr Kariadi oleh anggota Brimob.

DPR Janji Tindaklanjuti Desakan Mahasiswa Soal Pembentukan Tim Investigasi Demo

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad memastikan bakal mengakomodir '17+8 Tuntutan Rakyat'. Tuntutan tersebut juga termasuk ke dalam poin-poin tuntutan disampaikan mahasiswa saat beraudiensi.

Hal ini disampaikan Dasco usai audiensi bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan hingga keagamaan.

"Jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8," kata Dasco di gedung Nusantara atau Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini memastikan, DPR akan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan, DPR akan menggelar rapat evaluasi bersama pimpinan fraksi pada Kamis (4/9) besok.

"Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8," ujar dia.

DPR Minta Maaf

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf kepada masyarakat terkait kekeliruan para anggota dewan atau legislator dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan hingga keagamaan.

"Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," kata Dasco di ruang Abdul Muis, gedung Nusantara atau Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

Meski begitu, permintaan maaf tersebut menurutnya tidak cukup tanpa adanya evaluasi serta perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu dekat atau singkat.

"Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal. Pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025," ujar dia.

"Yang kedua moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi, kunjungan-kunjungan kerja di dalam negeri," tandasnya.