Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Punya sejarah, desentralisasi tidak akan pecah belah bangsa

Punya sejarah, desentralisasi tidak akan pecah belah bangsa lahan sawah. ©google

Merdeka.com - Sastrawan dan Ilmuwan Politik Senior, Mochtar Pabottingi menyatakan bahwa desentralisasi yang akan diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tidak akan memecah belah bangsa.

Terlebih rancangan APBN 2016, Presiden lebih menekankan pertumbuhan di setiap wilayah melalui pemerintah daerah (Pemda). Di mana, Pemda ditugaskan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

"Mengenai perekat ekonomi, ratusan tahun lalu serat ekonomi itu sudah mulai mempererat, karena jaringan komoditas yang saling bergantungan itu sangat mempengaruhi," kata Mochtar dalam acara diskusi bertajuk 'Membaca 70 Tahun Indonesia', Jakarta, Sabtu (15/8).

Menurut dia, baik pemerintah maupun masyarakat tidak perlu takut menghadapi perekonomian global. Sebab, dinilai dia Indonesia memiliki modal kuat sebagai negara yang hebat.

"Kita memahami sejarah kita akan menjadi modal besar sekali, meski ada hantaman dari luar namun bangsa kita mempunyai solusi cerdas, di mana mampu membaca semua perspektif yang datang," ujar dia.

Bukan tanpa sebab hal itu disampaikan Mochtar, dia mencontohkan bangsa Indonesia merupakan negara yang kuat.

"Salah satunya, ketika sistem demokrasi muncul yang langsung dicerna baik oleh bangsa kita, begitu juga ketika Bung Karno-Hatta dalam mencerna gagasan dasar bangsa dalam Pancasila," tandasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya
Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya

Pemilu 1955 ini menjadi yang pertama kali diadakan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.

Baca Selengkapnya
Indonesia Tak Alami Deindustrialisasi, Ini Buktinya
Indonesia Tak Alami Deindustrialisasi, Ini Buktinya

Kontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.

Baca Selengkapnya
Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya

Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini
Negara Miskin Bakal Menjadi Negara Kuat karena Hal Ini

Negara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.

Baca Selengkapnya
Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia, Perlu Diketahui
Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia, Perlu Diketahui

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955.

Baca Selengkapnya
Tiga Negara Ini Cocok untuk Mencari Kekayaan
Tiga Negara Ini Cocok untuk Mencari Kekayaan

Dari penelitian yang dilakukan, melibatkan beragam keluarga dari berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Baca Selengkapnya
Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan
Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.

Baca Selengkapnya
Didorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
Didorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024

penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya