Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT KAI ogah beri kompensasi & relokasi PKL Sarkem yang digusur

PT KAI ogah beri kompensasi & relokasi PKL Sarkem yang digusur PKL Sarkem digusur. ©2017 Merdeka.com/Cahyo Purnomo

Merdeka.com - Lebih kurang 80 pedagang berjualan di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta atau berada di Jalan Pasar Kembang (Sarkem) ditertibkan PT KAI Daop 6 pada siang tadi. Mereka bahkan tidak mendapat dana kompensasi atas pembongkaran tersebut.

Ketua paguyuban PKL Manunggal Karso, Rudi Tri Purnama, menerangkan bahwa sebelum penggusuran para pedagang sudah meminta untuk bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Sayangnya, puluhan pedagang ini tak bisa menemui dan hanya bertemu dengan Kepala Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta.

"Ketemu dinas perindustrian katanya akan dipikirkan. Kita tidak butuh dipikirkan. Kita butuh langkah kongkret," tegas Rudi, Rabu (5/7).

Rudi menyampaikan, puluhan pedagang digusur PT KAI Daop 6 sama sekali tak mendapatkan kompensasi maupun direlokasi. Padahal para pedagang sudah puluhan tahun berjualan di area tersebut.

"Saya sudah sejak 11 Oktober 1970 berjualan di sini. Para pedagang lainnya juga sudah puluhan tahun berjualan di sini. Kami selalu bayar retribusi. Bahkan retribusi terus naik tarifnya. Kalau telat bayar kami didenda. Kami juga punya kartu pedagang," keluh Rudi.

Sedangkan Kepala Humas PT KAI Daop 6 Eko Budiyanto menerangkan bahwa pihaknya tak mempunyai kewenangan untuk melakukan relokasi. PT KAI, kata Eko, hanya menggusur dan mengembalikan barang-barang pedagang ke rumahnya masing-masing.

Terpisah, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi memaparkan bahwa pihaknya belum bisa mengambil kebijakan untuk membantu puluhan PKL yang digusur. Walaupun para pedagang itu rutin membayar retribusi.

"Mereka minta izin (berdagang) maka ditarik retribusi. Karena dulu di sana dimungkinkan menjadi pasar," ucap Heroe.

Heroe menuturkan bahwa pihaknya belum bisa mengambil langkah dikarenakan tanah yang digunakan oleh pedagang untuk membangun kios dan berjualan merupakan tanah berstatus Sultan Ground (SG). SG tersebut saat ini dikelola oleh PT KAI.

"Kami akan dialog dengan PT KAI untuk membahas permasalahan ini. Langkah yang dilakukan PT KAI menjadi bagian dari penataan kawasan perlintasan kereta api dan akan mendukung transportasi untuk bandara baru di Kulonprogo," pungkas Heroe.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Libur Paskah 2024, KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan 5 KA Tambahan
Libur Paskah 2024, KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan 5 KA Tambahan

KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 5 kereta api (KA) jarak jauh tambahan selama musim Libur Paskah

Baca Selengkapnya
Dipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang
Dipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang

Penyidik KPK memanggil dua hakim agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
3.041 Personel Gabungan Kawal Debat Ketiga Capres-Cawapres
3.041 Personel Gabungan Kawal Debat Ketiga Capres-Cawapres

Sebanyak 3.041 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan debat ketiga Pilpers 2024 di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
OTT di Sidoarjo Terkait Dugaan Pemotongan Pembayaran Insentif Pajak & Retribusi Daerah, 10 Orang Diamankan
OTT di Sidoarjo Terkait Dugaan Pemotongan Pembayaran Insentif Pajak & Retribusi Daerah, 10 Orang Diamankan

Sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

Baca Selengkapnya
Skandal Pungli di Rutan KPK, Tahanan Tidak Setor Dilarang Olahraga dan Dihukum Bersih-Bersih
Skandal Pungli di Rutan KPK, Tahanan Tidak Setor Dilarang Olahraga dan Dihukum Bersih-Bersih

Para tahanan yang membayar bakal mendapat service, namun bagi yang tidak menyetor pungli dibuat tidak nyaman.

Baca Selengkapnya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya