Protes Kebijakan Kemenkominfo, penjual kartu perdana demo DPRD Bandung

Merdeka.com - Pembatasan penggunaan kartu seluler yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informasi diprotes oleh sejumlah pengusaha jual beli kartu perdana dan pulsa. Mereka menilai aturan itu akan memangkas keuntungan bisnisnya.

Unjuk rasa dilakukan oleh ratusan pengusaha yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/4).

Ketua DPD KNCI Jabar‎ Firman Zidan menyebut kebijakan itu bisa mengganggu usaha yang keuntungannya dari penjualan kartu perdana.

Jika pemerintah membatasi satu NIK untuk tiga kartu maka menurut perhitungannya ada 5 juta orang akan kehilangan penghasilan, 800 ribu outlet kehilangan pekerjaan.

Dari aturan itu, outlet kecil tidak diberikan akses mengaktivasi ‎seperti gerai dinilai tidak adil dan bisa membunuh usahanya.

"Kami meminta aturan itu dicabut," katanya saat ditemui di sela aksi unjuk rasa.

Dia mengungkapkan, ada 800.000 outlet yang tergabung menjadi anggota KNCI‎ se Indonesia, 20.000 di antaranya berasal dari Jawa Barat.

Firman mengaku dengan adanya kebijakan peraturan Kominfo tersebut usahanya mengalami ‎kerugian sampai 70 persen. Ditambah nomornya sudah tidak bisa digunakan lagi.

"Nomor saya diblokir, artinya tidak bisa telepon dan SMS, itu belum termasuk data dan sebagainya. Kerugiannya mungkin hingga ratusan juta," katanya.

Apabila tuntutan tersebut tidak ‎ditanggapi serius oleh pihak Kominfo, maka KNCI akan menggelar aksi secara berkelanjutan hingga melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Presiden.

"Harusnya pak Jokowi turun bereskan ini. ‎Karena kalau keseluruhan (outlet se-indonesia) sampai 400 triliun kerugian se-indonesia," jelasnya.

‎Untuk diketahui, aksi ini Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Salah satu poinnya adalah pembatasan registrasi kartu perdana.