Priadi tak ingin Payakumbuh gagal rebut Adipura 2017

Merdeka.com - Pekan ketiga November 2017, tim penilai Adipura dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI bakal datang ke Payakumbuh. Penilaian tahap awal (P-1) itu, akan sangat menentukan bagi Payakumbuh, untuk maju ke penilaian tahap dua. (P-2).

Plt Wali Kota Payakumbuh Priadi Syukur tak ingin, di tangannya, Payakumbuh gagal maju ke P-2, sehingga Piala Adipura 2017, lepas dari genggaman Kota Batiah ini.

Priadi mengaku sudah mengkoordinasikan keinginannya ini ke semua piha terkait. "Saya sangat sedih dan kecewa, jika pada kegiatan P-1, Payakumbuh gagal mencatat nilai lebih baik, sesuai dengan passing grade yang ditentukan tim," ujarnya.

Bagi Payakumbuh sendiri, tambahnya, Piala Adipura 2017 merupakan Piala Adipura ke-10 jika mereka berhasil meraihnya. Menurut Priadi, menjadi catatan sejarah baginya, jika sejak menjabat pelaksana tugas kepala daerah, hingga 11 Februari nanti, Ia mampu mengantarkan Payakumbuh lolos dalam P-1 Adipura.

Kepala DTRK Payakumbuh Elfi Jaya didampingi Kabid Kebersihan Men Apris, melaporkan, di antara titik pantau yang akan dikunjungi tim, adalah rumah sakit, terminal, pasar rakyat Ibuah, pusat pertokoan bertingkat, sejumlah perkantoran, objek wisata, lingkungan perumahan, sekolah dan tempat pembuangan sampah di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Di tempat terpisah, Kepala KLH Payakumbuh Prima Yanuarita. Membenarkan sejumlah titik pantau tersebut akan dikunjungi tim penilai. Pihaknya, juga telah melakukan uji labor pada sejumlah titik dari dampak lingkungan yang diakibatkan limbah industri dan rumah sakit. Air sungai di kota ini juga telah diuji labor, dan semuanya boleh dikatana tak tercemar dari limbah berbahaya.

Baik Kepala DTRK Elfi Jaya dan Kepala KLH Prima Yanuarita, sama-sama mengajak pengelola TPA Regional, atau UPTD dari Dinas Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat, untuk ikut berperan serta dalam penilaian nanti, yaitu dengan meningkatkan K-3 di TPA Regional. Limbah di TPA Regional, sangat diharapkan tidak merusak lingkungan, karena akan diuji labor oleh tim penilai.

"Kita hanya bias berkoordinasi dengan pengelola UPTD, karena merupakan instansi pemprov," jelas keduanya.