Presiden PKS Sebut Kapal Asing Boleh Ambil Ikan di Natuna Asal Izin
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, Laut Natuna Utara adalah kedaulatan Indonesia yang tak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, boleh saja kapal asing masuk ke Indonesia asal tidak mengambil kekayaan yang ada di Indonesia seperti Ikan.
"Yang kita persoalkan adalah mereka menangkap ikan tanpa seizin kita, ini yang kita persoalkan. Nah, saya kira ini harus jelas publik ini," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Ia menjelaskan, boleh saja negara lain mengambil kekayaan alam di Indonesia seperti ikan. Namun, mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk mencuri.
"ZEE hak kedaulatan kita bahwa kapal asing boleh ke situ. Tetapi, kalau mereka mau mengambil di dalamnya itu harus seizin kita," jelasnya.
SOP Dianggap Tak Jelas
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari PKS Sukamta mengkritik soal Standard Operating Procedure (SOP) Indonesia yang memberikan peringatan hanya melalui pengeras suara saat negara asing mencuri ikan di teritorial Indonesia.
"Standar kepada pelanggar wilayah berdaulat, sampai hari ini SOP tidak jelas. Misalnya, coast guard banyak memperingatkan dengan pengeras suara," ujarnya.
Ia ingin, agar pemerintah bisa lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi Laut Natuna Utara dan bisa juga menjaga kedaulatannya.
"Indonesia, SOP itu tidak jelas sampai hari ini. Saya melihatnya, daripada teriak-teriak, lebih baik didekati saja, terus tabrak," ucapnya.
Ia pun menilai Indonesia berbeda dengan Vietnam dalam menjaga kedaulatan. Karena, Vietnam mempunyai ketegasan dengan cara menabrakkan kapalnya ke kepal asing ketika masuk ke perairannya.
"Jadi, yang dilakukan itu coast guard Vietnam menabrak kapal nelayan. Dengan begitu, kapal nelayan negara lain pergi dari wilayah Vietnam," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto berjanji akan menambah armada kapal Indonesia bila terpilih menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnya