Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Sering Ubah Kebijakan Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah selalu mengubah-ubah kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dia mengungkapkan strategi pengendalian Covid-19 sifatnya dinamis, sehingga pemerintah harus mengikuti perkembangan yang selalu berubah-ubah tersebut.

"Banyak yang bertanya ini kok pemerintah ini kayak bingung berubah-ubah. La wong penyakitnya, virusnya juga berubah-ubah kok. Bermutasi, berubah-ubah kalo strategi kita tetap ya ditinggal sama virusnya kita," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat(3/12).

"Kenapa kita berubah strategi, lapangan karena virusnya ini bermutasi, berubah-ubah. Pakai cara ini tidak bisa, pakai cara ini tidak bisa. Selalu berubah," tambahnya.

Jokowi menjelaskan selama 1 tahun lebih Indonesia menangani pandemi seluruh membuat strategi. Mulai dari pelaksanaan PSBB di daerah masing-masing, PPKM mikro, kemudian PPKM darurat hingga PPKM level 1-4.

"Pengalaman kita selama 1,5 tahun ini dalam menggarap lapangan strategi berubah-ubah. Dulu awal masih daerah melaksanakan sendiri PSBB, berubah kita menjadi PPKM mikro, berubah PPKM darurat, berubah lg menjadi PPKM level 1 sampai level 4," bebernya.

Untuk diketahui pemerintah sudah beberapa kali merombak aturan dalam penanganan pandemi. Mulai dari protokol kesehatan hingga syarat perjalanan dan mobilitas masyarakat.

Kementerian Perhubungan mengklaim kebijakan yang berubah-ubah menyangkut syarat perjalanan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara lembaga dan kementerian.

"Jadi ini satu hasil kolaborasi dan koordinasi peraturan-peraturan yang selalu disesuaikan," ungkap Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui FMB9ID_IKP, Rabu (3/11).

Adita menjelaskan, penyusunan kebijakan syarat perjalanan di tengah pandemi Covid-19 selalu melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sementara penyesuaian kebijakan selalu mempertimbangkan situasi penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat.

"Kalau kita lihat, pemerintah berupaya terus melakukan penyesuaian dilihat dari situasi pandemi dengan berbagai parameter," ujarnya.

Mantan staf khusus Presiden Joko Widodo bidang komunikasi ini menyebut, kementerian dan lembaga mengevaluasi perkembangan Covid-19 di Indonesia setiap pekan. Hasil evaluasi inilah yang mendorong adanya kebijakan wajib tes Polymerase Chain Reaction (PCR) baik di moda transportasi udara maupun darat.

Adita mengingatkan, tujuan penyusunan kebijakan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan untuk menjaga situasi Covid-19 di Indonesia tetap berada pada level rendah.

"Tujuan utamanya yang mungkin harus kita pahami bersama bahwa ini sebenarnya agar kasus Covid-19 di Indonesia tetap bisa kita kendalikan, dan kalau memungkinkan jauh lebih baik dari kondisi sekarang yang sebenarnya cukup melandai. Kita tetap harus waspada dan hati-hati," jelasnya.