Pratikno sebut sebelum digratiskan tarif Tol Suramadu sempat turun 50 persen

Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggratiskan Jembatan Suramadu mengundang pro kontra. Bahkan ada beberapa pihak yang menuding kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu dituding sarat politis untuk kepentingan Pilpres 2019.

Menjawab tudingan itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara. Menurut Pratikno kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu tak ada kaitannya dengan Pilpres 2019, melainkan lebih kepada untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Madura.

"Saya menegaskan ulang ya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Faktanya itu adalah ketimpangan Madura dengan Jawa Timur yang lain sangat tinggi. Misal saja, ilustrasinya kemiskinan di Kota Surabaya itu sekitar 4 persen plus. Terus kemiskinan Sidoarjo itu lupa saya angkanya, di bawah 6 persen. Jadi semuanya kemiskinan di kawasan Surabaya dan sekitarnya itu di bawah 6 persen," ujar Pratikno di UIN Sunan Kalijaga, Kamis (1/11).

Mantan Rektor UGM ini menjelaskan untuk Pulau Madura, tingkat kemiskinan sangat tinggi. Bahkan rata-rata persentase kemiskinannya lebih dari 20 persen.

Melihat angka kemiskinan itu, kata Pratikno, pemerintah mencari jalan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Salah satu faktor yang menjadi kajian pemerintah adalah mahalnya distribusi logistik.

Pratikno menambahkan terkait mahalnya distribus logistik, pemerintah di tahun 2016 melalui Kementerian PUPR sudah menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu sebesar 50 persen. Meskipun telah diturunkan tarifnya separuh harga ternyata belum efektif sehingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menggratiskan Jembatan Suramadu.

"Jadi enggak ada sesuatu. Masak untuk masyarakat Madura yang begitu tertinggal kita enggak mendukung. Ya anehlah," tutup Pratikno.