PPP Sebut Karantina Wilayah Bisa Jadi Opsi Cegah Penyebaran Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 22:03 Reporter : Wilfridus Setu Embu
PPP Sebut Karantina Wilayah Bisa Jadi Opsi Cegah Penyebaran Covid-19 Penyemprotan disinfektan di permukiman warga. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memandang opsi karantina wilayah bisa diambil oleh pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, berdasarkan data dari pemerintah hingga Rabu (25/3), jumlah warga yang terserang covid-19 sebanyak 790 orang. Dengan jumlah terbanyak dari DKI Jakarta sebanyak 463 orang (58 persen).

"Sejauh ini penanganan covid-19 terus kejar-kejaran dengan jumlah pasien baru," kata dia kepada wartawan, Kamis (26/3).

Sementara imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar. Tidak hanya pekerja dengan upah harian namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja sehingga imbauan WFH tidak berjalan maksimal.

"Angkutan umum seperti KRL, bus umum, angkot masih penuh sesak penumpang yang ini merupakan favorit penyebaran covid-19. Termasuk SE Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin seperti arisan dan sebagainya," jelas Awiek.

Mengingat pelaksanaan imbauan pemerintah tidak maksimal, sudah saatnya pemerintah meningkatkan tensi ke yang lebih berat. Artinya dari imbauan menjadi sesuatu yang sifatnya wajib dan bagi yang melanggar dikenai sanksi pidana/denda.

Untuk itu, maka penerapan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi,"

Menurut Wakil Sekjen PPP ini, pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran covid-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta. Karantina secara ketat bisa dilakukan per wilayah secara bertahap tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan.

Dia menjelaskan, pasal 49 ayat 3 UU 6/2018 menyebutkan, 'karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri'. Maka menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina. Jika pelaksanaan UU 6/2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannya.

"RUU Cipta Kerja yang menganut konsep Omnibus Law setebal lebih 1.000 halaman saja bisa disusun apalagi cuma PP," tegas dia.

Jika opsi karantina wilayah diambil, maka pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi tidak saling menyalahkan dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang, seperti ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas d luar. Tentu akan efektif apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang ketat.

"Keselamatan manusia harus diutamakan," tandas dia. [eko]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini