Merdeka.com - Panitia Khusus Papua dibentuk DPD menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu hal dibahas dalam pertemuan itu mengenai permintaan pembebasan mahasiswa Papua setelah aksi solidaritas penolakan rasisme di Surabaya.

Polri menyatakan proses hukum bagi mahasiswa Papua yang terlibat tindak pidana akan tetap berlanjut. Bahkan berkas tersangka ada yang telah memasuki persidangan.

"Tetap lanjut dan berjalan. Ada yang sudah proses sidang dan tahap dua. Kita limpahkan ke kejaksaan, sudah wewenang JPU," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Menurut Argo, para mahasiswa ditahan sejauh ini terlibat kasus di Jawa Timur dan berimbas ke Papua. Berkas peradilan pun sudah dikirim ke kejaksaan.

"Ada kasus pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan. Jadi ada beberapa sudah kita tersangkakan. Seperti di Timika, Paniai, Wamena, dan Jayapura," kata Argo.

Panitia Khusus Papua yang dibentuk DPD sebelumnya menyambangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD untuk mendiskusikan penyelesaian masalah di bumi Cendrawasih itu.

"Pansus perlu memandang khusus menyampaikan kepada Polhukam untuk menyiapkan rancangan strategi dalam menyelesaikan yang sesungguhnya di tingkat kementerian," kata Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma, di Jakarta, Senin 25 November 2019.

Dia menuturkan, yang disinggung oleh pihaknya adalah minta mahasiswa Papua yang ditahan bisa dibebaskan.

"Yang pertama adalah kaitan dengan penahanan mahasiswa Papua, pascaaksi solidaritas penolakan rasisme di Surabaya," jelas Filep.

Dia pun meminta agar Mahfud Md bisa membebaskan mahasiswa Papua tersebut.

"Sesegera mungkin mengambil langkah cepat untuk membebaskan seluruh mahasiswa Papua, karena sesungguhnya mahasiswa Papua yang perlu dibina dan diselamatkan daripada pikiran politik," katanya.

Reporter: Nanda Perdana Putra