Polri Pastikan Novel Baswedan Cs Ditugaskan di Kortas Tipikor
Merdeka.com - Polri memastikan menugaskan Novel Baswedan Cs di Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Korps Tipidkor). Novel Baswedan bersama dengan 43 eks pegawai KPK ditugaskan di Kortas Tipikor setelah menjalani pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Bandung, Jawa Barat, usai dilantik menjadi ASN Polri.
"Nanti kan akan dibuat Kortas. Jadi, wacana Kortas Tipidkor tentu kawan-kawan itu eks (pegawai) KPK akan ditempatkan di sana," kata Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (6/1).
Ramadhan mengatakan, penempatan Novel Baswedan Cs di Kortas Tipidkor karena kemampuannya dianggap menjadi keuntungan bagi Korps Bhayangkara. Puluhan eks pegawai lembaga antirasuah itu dinilai memiliki kompetensi baik memberantas korupsi.
"Pasti itu menguntungkan Polri untuk dimanfaatkan," ujar Ramadhan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengunduran diri Firli Bahuri dari Ketua KPK merupakan modus lama menghindari sanksi.
Baca SelengkapnyaSeorang Polwan cantik Nurul Azizah mendapatkan jabatan baru menjadi Dirprogsarjana STIK, sekaligus menandai naiknya pangkat dari Kombes ke Brigjen.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK, Novel Baswedan mengapresiasi, putusan PN Jaksel yang menolak permohonan praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Djuhandhani menyatakan segera berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaProsesi pelantikan dan sertijab berlangsung di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).
Baca SelengkapnyaBerikut sosok polisi wanita (Polwan) bukan jebolan Akademi Kepolisian yang kini berpangkat Jenderal Bintang 2 Polri.
Baca SelengkapnyaDesakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaMardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.
Baca Selengkapnya