Polri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam Sepakat Kejar Buronan di Kedua Negara
Polri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam Sepakat Kejar Buronan di Kedua Negara
kerja sama bilateral
Polri dan Kementerian Keamanan Publik atau Ministry of Public Security (MPS) Vietnam sepakat mengejar buronan di kedua negara secara bersamaan.
Polri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam Sepakat Kejar Buronan di Kedua Negara" loading="lazy">
Polri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam Sepakat Kejar Buronan di Kedua Negara
Kesepakatan ini disampaikan pada pertemuan kedua petinggi dan pengemban fungsi kepolisian pada kedua negara.
Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti mengatakan, ada empat hal yang diharapkan dapat diimplementasikan seusai dialog antarnegara yang bertajuk The 3rd Deputy-Ministerial Security Dialogue ini.
Empat hal itu yakni, penegakan hukum yang bersifat timbal balik, peacekeeping (penjaga perdamaian), mengejar buronan, dan perlindungan terhadap warga negara.
- Jelang Liburan Akhir Tahun, Stok BBM dan LPG Nasional Cukup untuk 17 Hari
- Indonesia dan Vietnam Sepakat Kerja Sama Teknologi Lahan Rawa
- Polisi Kejar-kejaran dengan Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Begini Kronologinya
- Pengakuan Pembunuh Pegawai Koperasi Saat Jadi Buronan: Sering Dihantui Korban, Hidup Tak Tenang
- Kapolda Sumbar Tegaskan Siswa SMP Meninggal karena Loncar dari Jembatan Bukan Dianiaya Polisi
- Tersangka Pembakaran Rumah Wartawan di Karo Bertambah, Pemberi Perintah Ditangkap
"Dalam hal pengejaran dan pencarian buronan, Polri mengharapkan kerja sama untuk kemudahan akses antara kedua belah pihak," kata Krishna dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Sementara terkait penjaga perdamaian, Polri dipastikannya siap membantu Kepolisian Vietnam dalam mewujudkan kapasitas personel kepolisian Vietnam dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Jenderal bintang dua ini memastikan Polri berkomitmen memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Vietnam yang berada di Indonesia.
"Begitu pula sebaliknya, Polri mengharapkan Kementerian Keamanan Publik Vietnam juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di Vietnam," ujarnya.
Dialog itu juga membahas tentang beberapa isu lain.
seperti combating drug-related crime (memberantas kejahatan terkait narkoba), combating traficking in person (memberantas perdagangan orang), and combating terrorism (memberantas terorisme).
“Combating high-tech crime, and Training Viet Nam officers participating in UN Peacekeeping mission (memerangi kejahatan teknologi tinggi, dan melatih petugas Vietnam yang berpartisipasi dalam misi Penjaga Perdamaian PBB)," sebutnya.
Krishna mengungkapkan, Menteri Keamanan Publik Vietnam dalam waktu dekat akan diangkat menjadi Presiden Republik Sosialis Vietnam.
Hal itu diharapkan dapat mendatangkan semangat yang besar bagi Indonesia-Vietnam, untuk semakin memperkuat dan mempererat kerja sama di bidang keamanan kedua negara.
"Dalam pertemuan ini, Wakapolri (Komjen Agus Andrianto) juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keamanan Publik Vietnam atas terselenggaranya pertemuan penting ini," pungkasnya.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya bertema The 2nd Deputy-Ministerial Security Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta pada 18 Desember 2017.
Kemudian, sebagai bentuk implementasi atas MoU yang sudah ditandatangani secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Duy Ngoc di Labuan Bajo pada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC) ke-17 Tahun 2023.
Selain dihadiri Krishna, pertemuan antara dua penegak hukum negara Indonesia dan Vietnam ini digelar di Markas Besar Kementerian Keamanan Publik Vietnam di Hanoi, berlangsung pada Senin (20/5).
Delegasi Polri yang hadir dalam pertemuan itu dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto dan didampingi Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.
Saat itu, Agus bertemu langsung dengan Menteri Keamanan Publik Vietnam Jenderal To Lam.
