Politisi PDIP Minta Kebijakan PSBB Tidak Saklek

Merdeka.com - Politisi PDIP Aria Bima mengatakan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan kembali Pemprov DKI Jakarta, 14 September nanti tidak boleh secara saklek, seperti saat pertama kali PSBB diberlakukan yang tanpa pengalaman.

"Kita tidak bisa menutup berbagai sektor perekonomian begitu saja. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor informal mendominasi pekerjaan di Indonesia," ujar Bima kepada merdeka.com, Jumat (11/9).

Pada Februari 2019, dikatakannya, tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa.

"Pemerintah harus memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terukur dalam menerapkan kebijakan," katanya.

Anggota DPR RI lima kali asal Solo itu mencontohkan, untuk meminimalisasi potensi penularan virus yang terjadi di gedung perkantoran jika penyebaran virus diakibatkan oleh ada kelembapan ruangan, maka harus dilakukan treatment khusus. Seperti membuka jendela untuk memberikan ruang sinar matahari masuk. Atau menggunakan sinar UltraViolet ringan seperti yang dilakukan di Jerman.

"Indonesia memiliki eksposure matahari dan kelembapan yang tinggi. Beda dengan Amerika dan Eropa yang memiliki musim dingin dan udara yang kering yang menyebabkan penyebaran corona terjadi di ruang terbuka. Pemerintah harus melakukan pengukuran, memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memastikan penyebaran virus. Apakah di ruang terbuka atau tertutup, sehingga kebijakan bisa efektif dan terarah," tandasnya.

Bima juga mengimbau agar peralatan medis impor harus diawasi dan diperiksa. Sehingga validasi dan kualitas obat serta peralatannya sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

Data penduduk yang terkena covid-19, lanjut anggota Komisi VI DPR RI itu, juga harus disampaikan secara transparan dan akurat. Jumlah tes yang diperbanyak harus disertai pengawasan ketat input data. Hal tersebut penting dilakukan, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat waspada dan mengevaluasi situasi secara tepat dan terukur.

"Lembaga yang memiliki wewenang tersebut harus diaudit dan diverifikasi oleh suatu lembaga kesehatan yang memiliki otoritas. Sehingga ada check and balances untuk saling korektif. Pentingnya penyampaian kebijakan disertai dengan data yang akurat diharapkan tidak mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat kecil yang berdagang atau mencari nafkah di ruang terbuka," terangnya.

Sehingga, lanjut dia, produktifitas masyarakat masih tetap dapat dipertahankan. Tidak seharusnya pemerintah membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak, tidak bisa bergerak.

"Mereka selalu menyampaikan wait and see, saya kira ini yang harus kita hindari. Akibatnya, ekonomi negara kita tidak akan bisa cepat pulih," katanya.

Bima mengharapkan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan dan data-data yang valid secara matang. Sehingga narasi yang diterima tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Mengingat apa yang disampaikan regulator pasti memiliki pengaruh di berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan lainnya.

"Pandemi Covid-19 ini telah kita lalui selama 6 sampai 7 bulan. Tentu sudah memberikan kita pengetahuan mengenai penyakit, penyebaran, dan cara mencegah penyebaran virus ini," katanya lagi.

Bima menambahkan, kondisi Covid-19 ini tidak bisa diremehkan. Berdasarkan data sampai tanggal 9 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi telah mencapai 203,342 kasus dengan total meninggal 8,336 kasus.

"Kami masih berkeyakinan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan tetap harus meningkatkan sinergi pusat dan daerah, terus berupaya mengambil kebijakan terbaik untuk menangani pandemi Covid-19," tutup dia.