Merdeka.com - Di era informasi yang serba cepat, media sosial memiliki dampak positif maupun negatif jika salah dalam pemanfaatannya. Pakar komunikasi dari PoliticaWave Sony Subrata mengajak publik untuk bijak menggunakan media sosial.

"Apabila kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, kita harus benar-benar bijak dalam penggunaannya. Sebab, medsos bisa menghasilkan hal-hal positif, namun bisa juga memberikan dampak negatif," ujar Sony dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (18/10).

Sony telah menuangkan tulisannya mengenai hal itu di buku 'Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan'. Ia mencontohkan, penggunaan media sosial dengan dampak negatif, seperti menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks yang menyasar Joko Widodo (Jokowi) Pilpres lalu.

"Oleh karena itu, saya sangat berharap nantinya pemerintah harus bersikap tegas terhadap mereka yang gemar menyebarkan hoaks supaya tidak menimbulkan perpecahan bangsa," katanya.

Sementara itu, Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland University of Technology, Brisbane sekaligus Presiden The International Communication Association (ICA) menuturkan, demokrasi digital telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Krisis kepercayaan itu terjadi secara menyeluruh dan tidak hanya terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudkatif. Namun, juga terhadap institusi agama, media massa, perbankan dan lainnya.

"Krisis itu terjadi bersamaan dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, wacana, referensi, diskusi dan konsultasi melalui media baru seperti media sosial, mesin-pencari dan e-commerce," ujar Flew.

Dalam pidatonya di konferensi yang bertajuk "Searching for the Next Level of Human Communication: Human, Social, and Neuro (Society 5.0), Flew menegaskan, ketika banyak hal bisa ditransaksikan dengan e-money, maka orang perlahan melupakan fungsi perbankan, betapa pun e-money sarat dengan kejahatan.

"Ketika informasi mudah didapatkan melalui media sosial, maka orang mulai meninggalkan media massa, betapapun akhirnya terbukti media massa sesungguhnya lebih dapat dipercaya. Ketika referensi keagamaan begitu mudah didapatkan melalui youtube atau facebook, maka institusi resmi keagamaan juga mulai ditinggalkan," ujar Flew.

Indonesia mungkin menjadi pengecualian dalam kasus ini. Menurut paparan Edelman Trust Barometer, secara global tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan media massa hanya sebesar 44% tahun 2018 dan 47 persen tahun 2019. Namun di Indonesia, temuan Edelman Trust Barometer menyebut jika tingkat kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap media massa masih cukup tinggi.

Temuan Flew juga menyebutkan jika saat ini sedang terjadi ketidakpercayaan terhadap elite politik oleh masyarakat. Krisis kepercayaan ini menurut Flew, juga diperparah oleh krisis pada aras media massa. Hal ini diperumit oleh kenyataan banyak pengelola media massa yang menjadi follower media sosial dalam penyebaran spekulasi, disinformasi, dan hoaks

"Sudah tahu suatu informasi mengandung hoaks disebarkan juga oleh media massa untuk mendapatkan share atau hit tanpa verifikasi memadai. Media massa dalam hal ini tidak menjadi sumber informasi yang lebih baik daripada media sosial," tegas Flew.