Merdeka.com - Polda DIY memeriksa Citra Maudy, penulis berita berjudul "Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan" yang dimuat di website BPPM Balairung pada 5 November 2018. Pemeriksaan dilakukan hari ini, Senin (7/1).

Citra diperiksa untuk mengungkap kasus dugaan perkosaan yang menimpa mahasiswi UGM, Agni saat menjalani KKN di Pulau Seram pada 2017 yang lalu. Saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Citra ditemani kuasa hukumnya yang juga merupakan Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadli.

Yogi menuturkan Citra diperiksa selama dua jam. Pemeriksaan dilakukan dari pukul 13.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Pemeriksaan terhadap Citra ini merupakan pemanggilan yang pertama.

Yogi menilai pemeriksaan terhadap Citra sebagai saksi tidaklah tepat. Sebab, kata Yogi, Citra tidak mengetahui, melihat atau mengalami saat dugaan pemerkosaan terhadap Agni terjadi. Citra disebut Yogi hanya menjalankan tugasnya sebagai jurnalis dan anggota BPPM Balairung.

"Citra sebagai penulis hanya sebatas melakukan kerja-kerja jurnalistik untuk menyajikan berita. Citra dan kawan-kawan Balairung tak pernah tahu peristiwa secara langsung. Kami tidak tahu apa maksudnya penyidik melakukan ini," papar Yogi.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya banyak yang menyimpang. Sebab sejumlah pertanyaan justru mengarah pada proses pembuatan berita tentang Agni hingga akhirnya diunggah di website BPPM Balairung.

"Pertanyaannya justru tak menyentuh banyak materi kasus. Kami sempat protes materi pertanyaan yang disampaikan penyidik. Jika berita disoal, silakan ditempuh sesuai aturan pers atau sesuai aturan jurnalistik, bukan sesuai hukum pidana. Kalau yang disoal beritanya jadi gak sinkron dengan kasus ini. Itu kan dua hal yang berbeda," tegas Yogi.

Terpisah, Direktur Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Hadi Utomo, mengatakan pemanggilan terhadap Citra karena pihaknya ingin mencari tahu tentang bagaimana proses BPPM Balairung sampai bisa menemukan nomenklatur kalimat perkosaan dalam kasus Agni.

"Jadi mohonlah kalau menyampaikan berita ke publik itu mbok yang benerlah. Kalau faktanya tidak benar, ya janganlah disebar-sebarkan. Itu tidak ada bedanya dengan hoaks. Kasihan orang. Semuanya akan kita periksa (yang mengetahui kasus), karena itu tidak menutup kemungkinan berita bohong," tutup Hadi.