Polisi Amankan 7 Orang Saat Menurunkan Atribut FPI di Petamburan
Merdeka.com - Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan Kodim 0501 Jakarta Pusat menyambangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Kedatangan aparat gabungan itu untuk melakukan penurunan atau melepaskan seluruh atribut yang berkaitan dengan FPI.
Penurunan atribut ini setelah pemerintah mengumumkan status hukum Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi massa (Ormas) sejak 20 Juni 2019, secara de jure FPI telah bubar sebagai ormas. Pemerintah juga mengeluarkan payung hukum yang melarang seluruh kegiatan termasuk penggunaan simbol dan atribut FPI.
Saat melakukan kegiatan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah pemuda yang berada di lokasi penurunan atribut FPI. Terdapat tujuh orang diamankan dari lokasi tersebut.
"Iya pemuda yang diamankan tadi kita tanya identitasnya, apakah orang Petamburan atau bukan, kita baru menanya saja, baru kita amankan untuk kita tanyakan saja. Tidak ada istilahnya penangkapan tidak ada, kita hanya baru mendata saja. Diamankan saja karena tidak bisa mengeluarkan KTP," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto di lokasi, Rabu (30/12).
Tujuh orang pemuda tersebut sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. "Ada sekitar 7 orang, kita bawa ke Polda untuk kita tanyakan untuk kita periksa," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya resmi melarang aktivitas dan kegiatan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Pengumuman pelarangan ormas pimpinan Muhammad Rizieq Syihab itu disampaikan langsung Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.
“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).
Mahfud MD mengutip Peraturan UU dan sesuai putusan MK nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," terang Mahfud MD.
Sebelum memutuskan hal ini, Mahfud MD memimpin rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate. Hadir juga Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Boy Rafli Amar serta Kepala BIN Budi Gunawan.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.
Baca SelengkapnyaNida bersama suaminya kemudian membuat laporan Polisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaBriptu Mustakim, polisi ganteng yang menarik perhatian di media sosial, menginspirasi dengan kesederhanaan dan prestasinya.
Baca SelengkapnyaMotif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca SelengkapnyaKepolisian Resor Garut menangkap enam pelaku pencurian dan penculikan terhadap salah seorang warga
Baca Selengkapnya