Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polda Bali siapkan tim hukum lawan praperadilan Margriet

Polda Bali siapkan tim hukum lawan praperadilan Margriet Rekonstruksi pembunuhan Angeline. ©2015 merdeka.com/gede nadi jaya

Merdeka.com - Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto mengatakan, saat ini Polda Bali sudah menyiapkan tim untuk menghadapi sidang praperadilan yang akan digelar di PN Denpasar.

"Kalau mengenai tim, kita sudah siap untuk menghadapi sidang praperadilan. Pada prinsipnya kita sudah siapkan tim untuk menghadapinya," ujarnya di Mapolda Bali, Selasa (7/7).

Untuk menghadapi praperadilan yang rencananya digelar Senin depan, kata Hery, tim yang akan menghadapi praperadilan adalah bagian Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali.

"Nanti tim dari Bidkum Polda Bali yang akan datang di sidang. Selain Bidkum, beberapa penyidik juga akan hadir dalam sidang praperadilan tersebut," ujarnya.

Katanya, selama ini seluruh proses penyidikan dilakukan secara transparan, sesuai prosedur hukum yang ada. Kontrol publik juga sangat ketat yang berasal dari masyarakat sipil seperti LSM, kontrol media dan sebagainya. Kasus yang cukup menyita perhatian publik ini sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pengajuan praperadilan merupakan hak tersangka. Namun demikian praperadilan itu hanya menguji proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Penetapan tersangka tersebut sudah sesuai dengan alat bukti.

"Selama ini alat bukti yang dimiliki adalah keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti surat yaitu hasil otopsi dari Forensik RSUP Sanglah Denpasar," pungkasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapolda NTB: Ada 6 Perwira Polisi yang Lakukan Pelanggaran Hukum selama 2023
Kapolda NTB: Ada 6 Perwira Polisi yang Lakukan Pelanggaran Hukum selama 2023

Ada satu kasus personel yang kini menjadi sorotan, yakni kasus Brigadir TO yang diduga melakukan aksi rudapaksa terhadap seorang mahasiswi.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya
Bawaslu Bali Nyatakan Laporan Tim Hukum AMIN Terkait Dugaan Penggelembungan Suara Tak Penuhi Syarat
Bawaslu Bali Nyatakan Laporan Tim Hukum AMIN Terkait Dugaan Penggelembungan Suara Tak Penuhi Syarat

Bawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polda Bali Tangani 509 Kasus Pencurian di Awal 2024, Curanmor Paling Banyak
Polda Bali Tangani 509 Kasus Pencurian di Awal 2024, Curanmor Paling Banyak

Untuk kasus curanmor paling banyak terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, Bripda Bagus dapat Pesan yang Mendalam dari sang Jenderal 'Kalau Sudah Jadi Anggota Polri Ingat Ortu'
Usai Dilantik, Bripda Bagus dapat Pesan yang Mendalam dari sang Jenderal 'Kalau Sudah Jadi Anggota Polri Ingat Ortu'

Isinya soal mandat bagi sang Bripda untuk menjaga orangtua.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Bali Adukan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu
Tim Hukum AMIN Bali Adukan Dugaan Penggelembungan Suara ke Bawaslu

Timnas AMIN menduga ada kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh paslon lainnya di Bali

Baca Selengkapnya
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan  Petugas KPPS saat Pemilu 2024
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024

Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Baca Selengkapnya