Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Nilai Alasan Kemanusiaan di Grasi Annas Maamun Subjektivitas Jokowi

PKS Nilai Alasan Kemanusiaan di Grasi Annas Maamun Subjektivitas Jokowi Annas Maamun. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyayangkan pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun. Dia juga menilai pertimbangan kemanusiaan yang dipakai Presiden Jokowi dalam pemberian grasi merupakan subjektivitas semata.

"Kurang lebih pemerintah Pak Jokowi ada lima grasi dan kalau kita lihat pertimbangannya alasannya kemanusiaan. Tetapi sekali lagi alasan itu, alasan yang sangat subyektif. Alasan kemanusiaan itu kan subyektif. Setiap orang bisa alasan kemanusiaan," kata dia di Jakarta, Minggu (8/12).

Bukhori kemudian membandingkan Annas Maamun dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Bila Jokowi konsisten memperhatikan alasan kemanusiaan seharusnya Ba'asyir juga mendapatkan grasi.

"Dari sisi usia, lebih tua Ba'asyir. Dari sisi penyakit lebih complicated Ba'asyir," tegas dia.

Gerindra Dukung Jokowi Beri Grasi Annas Maamun

Sementara Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan pemberian grasi terhadap Annas Maamun dapat diterima. Alasan kemanusiaan juga dinilai masuk akal.

Dia pun menyoroti implementasi Permenkumham 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

"Kalau mengacu narapidana lansia yang sehat, itu saja persyaratan agak unik. Harus ada pegangan, toilet duduk, kemudian ada tombol emergency. Yang saya lihat waktu ketemu Mas Ahmad Dhani di Cipinang, itu semua masih jauh dari kenyataan," ujar dia.

Karena itu, Juru Bicara Gerindra ini menilai wajar, jika Jokowi memberikan grasi kepada Annas Maamun. Dengan pertimbangan belum terlaksananya poin-poin dalam Permenkumham 32/2018.

"Kalau grasi diberikan kepada Annas Maamun, dengan implementasi Permenkumham 32 yang belum bisa dijalankan secara sempurna menurut saya masuk akal," tandasnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Buka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat

Buka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat

Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies: Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Presiden

Anies: Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Presiden

Menurut Anies, sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Pesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan

Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Paspampres Buka Suara Usai Diduga Aniaya Warga Bentangkan Spanduk Dukung Ganjar Saat Jokowi di Gunungkidul

Paspampres Buka Suara Usai Diduga Aniaya Warga Bentangkan Spanduk Dukung Ganjar Saat Jokowi di Gunungkidul

Pembentang spanduk dukung Ganjar diduga dianiaya Paspampres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya