PKS minta video anak-anak serukan 2019 ganti Presiden tak disikapi negatif
Merdeka.com - Video anak-anak mengenakan seragam mirip Pramuka menyerukan 2019 ganti presiden viral di media sosial. Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin, menilai hal tersebut karena tagar 2019 ganti presiden sudah eksis di masyarakat.
"Tagar #2019GantiPresiden itu sudah menyebar ke semua lapisan masyarakat. Jadi jangan selalu semua hal disikapi negatif," kata Suhud kepada merdeka.com, Rabu (17/10).
Suhud menyarankan, para pihak menanggapi kejadian itu dengan proporsional. Sebab, saat ini era keterbukaan dan setiap orang dari semua level usia bisa mengakses info darimana saja dan tanpa kenal waktu. Yang terpenting, kata dia, ada proses pendidikan dengan cara penyikapan yang tidak berlebihan.
"Makanya pemerintah jangan baper-an. Positif thinking saja bahwa anak anak itu sudah melek politik, tinggal diberi arahan yang benar," ucapnya.
"Justru yang harus dipersoalkan kampanye yang dilakukan menteri melibatkan orang asing saat pertemuan IMF dan WB, yang kini sedang dipersoalkan banyak pihak," sambung Suhud.
Kemarin, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Indonesia, Budi Waseso, memastikan anak-anak terekam dalam video itu bukan dari pihak Pramuka Indonesia.
Dia memastikan hal itu berdasarkan hasil pendalaman dengan tim Kwarnas dan Kwarda. Menurutnya, Pramuka tidak pernah melakukan kegiatan politik.
"Saya perlu menyikapi ini karena Pramuka tidak berpolitik. Dan Pramuka bukan kekuatan politik atau partai ya," tegas Waseso di gedung Kwarnas, Gambir, Selasa (16/10).
"Supaya paham. Jangan sampai nanti Pramuka diseret-seret soal kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan pramuka," sambung mantan Kepala BNN itu.
Salah satu yang paling identik memastikan anak-anak itu bukan anggota Pramuka, terlihat pada seragam yang mereka kenakan. Meski mirip di seragam tidak ada lambang-lambang kemahiran seperti seragam pada umumnya.
"Juga tidak ada badge (lencana) Kwarda ya, tidak ada wilayah kwarda. Ini yang harus kita pahami. Terus nomor induk juga tidak pakai, tidak ada," ungkapnya.
Selain itu, kata Waseso, anak-anak di video tersebut juga tidak penutup kepala sebagaimana mestinya ketika ada kegiatan pramuka. Kemudian, logo boy scout pada seragam juga tidak ditemukan.
"Maka kalau kita lihat dari itu keseluruhannya, mereka memang bukan pramuka. Hanya seragamnya yang digunakan mirip seragam pramuka. Jadi sekali lagi dari hal ini perlu saya luruskan," tegas Waseso.
Atas klarifikasi ini, Waseso berharap tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan nama Pramuka untuk kepentingan tertentu. Dia juga mengimbau agar Pramuka tidak melakukan kegiatan berbau politik. Terkait asal usul video itu sendiri, dia menyerahkan ke pihak terkait untuk mendalami.
"Mungkin juga ada lembaga, institusi lain yang punya kepentingan atau membidangi masalah itu. Saya serahkan saja, saya sesuai dengan ranah dan kewenangan saya," katanya.
"Kalau dia mengatasnamakan pramuka, baru saya melakukan langkah-langkah tindakan hukum," ujar Waseso mengakhiri pernyataannya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies mengajak pendukungnya untuk menjaga setiap TPS saat pemilu nanti.
Baca SelengkapnyaPetugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar kompak menemui tim hukum Timnas AMIN, Selasa (20/2).
Baca SelengkapnyaPerolehan suara partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu menuai tanda tanya besar dari banyak pihak
Baca SelengkapnyaAnies mengingatkan hakim untuk mewaspadai bahaya penyimpangan bisa menjadi karakter bangsa di masa depan
Baca SelengkapnyaAnies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ingin anak dan cucu dari masyarakat Suku Dayak di Kalimantan mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya