PKB minta Menteri Susi dengar nelayan soal aturan penangkapan ikan

Merdeka.com - Puluhan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia menyambangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta. Mereka satu suara keluhkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Dalam dialog itu dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Para nelayan juga mengeluhkan masalah Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Para nelayan juga mengeluhkan sikap Kepolisian langsung menangkap nelayan masih beroperasi menggunakan cantrang. Mendengar keluhan nelayan tersebut, Cak Imin minta pihak kepolisian melepas atau menjadikan para nelayan tersebut sebagai tahanan kota.

"Bila pihak Kepolisian membutuhkan penjamin maka saya sendiri yang akan menjamin. Kasihan para nelayan, mereka harus menghidupi keluarga mereka, kalau ditangkap keluarga mereka makan apa," kata Cak Imin dalam keterangannya, Selasa (2/5).

Atas masalah ini, dia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersedia menemui nelayan. Sehingga bisa berdialog. Terutama kepada nelayan Sukabumi, Lamongan maupun Pantura.

"Kalau Bu Susi butuh teman dan takut berdialog dengan nelayan, saya akan temani. Pertemuan dengan nelayan sangat penting agar semua pihak mengetahui langsung permasalahan para nelayan," ujarnya.

Dia juga memastikan PKB murni memperjuangkan nasib nelayan dan warga Nahdliyyin akibat kebijakan Menteri Susi. Sebab, pihaknya menganggap ini tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan.

"Saya dan PKB betul-betul murni karena nelayan adalah mayoritas warga kita, mayoritas warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyyin dan nahdliyat yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Menteri KKP terutama yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan," ucapnya.

Salah seorang nelayan asal Banten, Suadi, mengeluhkan kebijakan Susi berujung pada matinya kapal-kapal kecil dan banyak nelayan yang ditangkap lantaran masih menggunakan cantrang.

"Kami memang tidak merasakan dampaknya secara langsung, tapi kami terkena imbasnya. Sebab, kapal-kapal di Banten, merupakan kapal-kapal sedang yang masih menggunakan cantrang. Mereka terpaksa menghentikan operasi karena takut ditangkap polisi," ujar Suadi.

Nelayan lainnya, Marawih, mengaku kesal sekaligus sedih dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi. Nelayan asal Pantura ini menyebut sewaktu Susi belum mengeluarkan kebijakan itu, nelayan senang bertemu pihak TNI AL dan pihak Kepolisian di laut lantaran merasa terlindungi.

"Sekarang kami merasa terancam, setiap kali melihat Polisi dan TNI rasanya takut dan ingin segera kabur atau menghindar," terang Marawih.