PKB duga JK tolak Densus Tipikor karena tak diberi penjelasan oleh Polri

Merdeka.com - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menduga Wakil Presiden Jusuf Kalla belum diberi penjelasan sehingga menolak rencana pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, tak ada yang istimewa dengan pembentukan Densus Tipikor.

Densus Tipikor, kata Karding, dibentuk agar Polri punya fokus dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. "Mungkin Pak JK belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari Polri terkait hal tersebut," kata Karding saat dihubungi, Rabu (18/10).

Karding mengatakan, jika telah resmi dibentuk, Densus Tipikor harus mendahului pencegahan sebelum melakukan penindakan perkara di daerah. Hal ini bertujuan agar hukum tidak terkesan menjadi alat untuk menakut-nakuti seseorang.

"Diatur bahwa dalam penegakan hukum yang didahului penekanan pada pencegahan. Dan kita dorong supaya hukum tidak menakut-nakuti, kecuali memang bersalah makanya harus profesional," tukasnya.

Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Anti korupsi di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Wapres JK menilai, tidak ada hal mendesak dalam memberantas korupsi sehingga belum diperlukan Densus Antikorupsi. Apalagi, KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. "Tim yang ada sekarang (di KPK) juga bisa," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini khawatir jika Densus Antikorupsi dibentuk malah menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah. Akibatnya, kinerja kepala daerah terhambat dan mempengaruhi situasi nasional.