Pimpinan DPR: 7 Proyek DPR belum masuk RAPBN 2016

Merdeka.com - Seluruh fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dan Nota Keuangan yang diusulkan Pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.

Namun dalam persetujuan APBN 2016 itu, 7 proyek DPR belum dimasukan dalam APBN 2016. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, 7 proyek DPR masih sebatas pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan belum masuk dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR.

"Belum masuk dalam APBN 2016. Kita lihat dinamika dalam pembahasan di Banggar. Pada tanggal 25 besok akan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi masalah APBN 2016," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/8).

Terlebih, kata dia, pemerintah belum secara tegas apalah menolak atau menyetujui 7 proyek DPR itu untuk direalisasikan.

"Masih terlalu awal mengatakan iya atau tidak," ucapnya.

Taufik juga mengaku tidak mengetahui berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan tersebut. Padahal, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Wiratno menyebut 7 proyek pembangunan Gedung DPR akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun.

"Kita tidak usah berandai-andai soal anggarannya dari versi mana, tapi yang pasti fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan umum apa yang disampaikan presiden dalam nota keuangan termasuk program-program pembangunan pengembangan DPR. Sampai sekarang Banggar belum membahas," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI Djaka Dwi Wiratno menyebut 7 proyek pembangunan Gedung DPR akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari Kementerian PU, jadi angka itu dari Kementerian PU 1,6 triliun," kata Djaka saat dihubungi, Kamis (20/8).

Untuk angka yang terbilang fantastis tersebut, Djaka berujar, hal itu nanti dibahas bersama pemerintah. "Angka dari PU itu yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah," jelas Djaka.