PGI minta solusi soal Yerusalem harus adil buat semua umat beragama

Merdeka.com - Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menyeret banyak pihak dalam konflik baru. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Indonesia Albertus Patty menilai, solusi yang harus diambil harus bisa membawa keadilan dan kedamaian bagi semua rakyat Palestina.

Patty menjelaskan rakyat Palestina tidak terbatas untuk pemeluk agama Islam. Di Yerusalem, juga tempat bagi tempat bagi Kristen dan Yahudi. Tiga agama itu telah sejak lama hidup berdampingan.

Karena alasan itu, solusi yang harus diambil harus bisa menjembatani tiga pemeluk agama tersebut. Termasuk juga menjembatani antara Palestina dan Israel.

"Kalau merdeka apa umat mengalami kebebasan agama? Apakah nanti Palestina merdeka kami kristen dijamin, bisa punya kesetaraan agama?," ujar Patty dalam diskusi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12).

Karena itu, PGI mengambil sikap supaya proses perdamaian antara dua negara yang berkonflik itu disegerakan. Ia mendorong Indonesia, maupun Amerika Serikat menjadi mediator dalam proses tersebut.

"Indonesia berperan di situ, Amerika berperan di situ. Indonesia punya kesempatan besar berperan di sini.

Serta dalam merespon pengambilan keputusan harus memikirkan proses keadilan bagi Palestina maupun Israel. Indonesia juga jangan bersikap seakan keputusan hanya membela satu kelompok agama semata melainkan sebagai bangsa.

"Jangan merespon emosional dan jangan dalam konteks primordial eksklusifistik," tukas Patty.

Hal itu diamini oleh Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Dalam konflik Palestina dan Israel itu merupakan persoalan perebutan kekuasaan sejak 1950 ketika Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Pernyataan Trump belakangan sesungguhnya, bagian dari pemindahan kedutaan besar AS pada 1995 lalu yang tertunda. Sikap tersebut malah berdampak negatif lantaran memicu Israel untuk meneruskan ekspansinya.

"Karena pernyataan AS ini angin untuk penguasaan wilayah Palestina. Masalah ini berkaitan dengan bangsa diusir dan diduduki wilayahnya oleh negara Israel," kata Hikmahanto. (mdk/ary)