Petani di Jateng Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi, Ganjar: Munculnya Distributor Ilegal
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap mendapat aduan dan keluhan dari para petani yang kesulitan mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Untuk memastikan aduan tersebut benar-benar datang dari petani, Ganjar selalu meminta kartu tani pelapor.
"Sampai hari ini di WA saya, saya menghandle langsung, 'pak pupuk lagi langka'. (Saya jawab) di mana, siapa nama petaninya, saya minta kartu taninya. Karena saya menjamin yang punya kartu tani pasti dapet (subsidi pupuk)," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (8/11).
Ganjar berharap dengan adanya posko pelayanan pupuk bersubsidi, pendistribusian pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran, khususnya untuk petani yang memiliki Kartu Tani.
"Maka saya minta tolong kawan-kawan penyuluh kita lebih baik, sistem development kita lebih baik agar kemudian distribusinya juga jauh lebih baik," ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, keluhan kesulitan mendapatkan akses pupuk bersubsidi dikarenakan adanya perbedaan harga yang memunculkan oknum distributor ilegal.
"Disparitas harga yang berbeda akan mendorong pedagang-pedagang ilegal. Makanya kenapa kami ada Kartu Tani untuk mendata agar yang berhak yang benar-benar dapat," jelas Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, dibukanya posko pelayanan pupuk bersubsidi juga sebagai upaya menggalakkan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Terlebih dengan munculnya isu resesi global tahun 2023.
"Kalo memang pupuk subsidi ini betul-betul mau dipakai untuk mendorong produktivitas petani, maka kamu mohon untuk dipenuhi alokasinya," ujar Ganjar.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di sisa waktu dua pekan menuju akhir 2023, seluruh distributor juga diminta tetap mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaGanjar sarapan bareng petani sambil menyerap aspirasi mereka di Sragen.
Baca SelengkapnyaGanjar mempromosikan program unggulan Kartu Sakti Petani untuk memudahkan petani mendapat pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk.
Baca SelengkapnyaEH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku mengutamakan produk dalam negeri dan tidak harus serta merta melakukan impor.
Baca SelengkapnyaBanyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca SelengkapnyaGanjar pun dikeluhkan kembali mengenai persoalan pupuk oleh para petani.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan, penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar masyarakat termasuk pupuk.
Baca Selengkapnya