Perpanjangan kontrak JICT ke perusahaan asing dinilai penuh keanehan
Merdeka.com - Pengamat politik Tjipta Lesmana mengendus kecurangan dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang diserahkan ke perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH) selama 20 tahun (2019-2039).
Dia menduga ada 'orang kuat' di belakang Dirut Pelindo II RJ Lino, sehingga kontrak HPH diperpanjang tanpa persetujuan Kementerian Perhubungan selaku operator.
Tjipta menjelaskan, sebelum ada UU Pelabuhan, Pelindo memiliki peran sebagai regulator merangkap operator. Namun setelah UU Pelabuhan lahir, Pelindo hanya sebagai operator. Regulatornya adalah Menteri Perhubungan.
Tjipta mengatakan, menteri perhubungan dari mulai EE Mangindaan hingga Ignasius Jonan sudah memberi peringatan agar tidak cepat-cepat memutuskan memperpanjang kontrak. Bahkan Jonan mengeluarkan surat agar Pelindo tidak memperpanjang kontrak.
"Karena merupakan suatu keanehan seorang RJ Lino berani memperpanjang kontrak kerja JICT hanya dengan berlandaskan surat rekomendasi dari Menteri BUMN Rini Soemarno, padahal sesungguhnya yang menjadi regulator pelabuhan adalah Menteri Perhubungan," ujar
Tjipta dalam diskusi soal kasus Pelindo II di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Tjipta mempertanyakan orang kuat yang membekingi RJ Lino. Dari keanehan itu dia memberikan dukungan penuh pada Pansus Pelindo II untuk ungkap siapa orang tersebut.
Persoalan lain mengenai konsesi. "Mestinya kan diberikan konsesi. Lino bilang tidak perlu, karena negara tidak kerja apa-apa dalam hal ini. Tidak kerja kok dapat uang? Nah ini aneh bin ajaib. Bagaimanapun ini kan negara, masak negara dicuekin begitu saja. Itu kata-kata Lino. Lino juga bilang negara tidak kerja apa-apa dalam hal ini perusahaan JICT dikelola oleh Pelindo dan HPH. Itu memang perusahaan raksasa dari Hongkong," bebernya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaDilansir dari Liputan6, ocah 6 tahun, AJ disunat jin yang memicu perhatian warga Mereka berbondong-bondong ke rumah AJ, . Simak kronologi selengkapnya!
Baca SelengkapnyaIbu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024
Baca SelengkapnyaSaat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca SelengkapnyaSejumlah pedagang sembako juga menolak rencana pelarangan penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca SelengkapnyaSeharusnya logistik Pemilu 2024 tersebut sudah tiba pada tanggal 16 Februari.
Baca Selengkapnya