Merdeka.com - Sejumlah pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di daerah menolak aksi yang terjadi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/9). Aksi ratusan mahasiswa PMII yang mendesak pimpinan baru KPK segera dilantik di Kuningan berlangsung ricuh.

Aksi ini ditolak oleh PMII cabang Sleman, Yogyakarta. Melalui keterangan pers, Ketua PC PMII Sleman Sidik Nur Toha mengatakan, pihaknya mendukung segala bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Kepada seluruh di lingkup PC PMII Sleman untuk tidak terlibat dalam aksi yang diinstruksikan dalam Surat Instruksi PB PMII dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam ahlussunah wal jama'ah, NDP, dan AD/ART PMII," jelas Sidik, Jumat (20/9).

Dia juga menjelaskan, isu kelompok radikal (taliban dan khilafah) yang bersarang dalam tubuh KPK merupakan asumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

"Hal itu bertentangan dengan budaya intelektualitas yang dibangun di PMII," tambah dia.

Depok juga Menolak

Tak cuma Sleman, PC PMII Depok juga menolak aksi di depan Gedung KPK. Ketua PC PMII Depok, Qiwamudin menolak seruan dalam Surat Instruksi yang dibuat oleh PB PMII.

Qiwamudin juga menilai, tuduhan Islam radikal di KPK tidak didasarkan pada bukti sehingga merupakan prejudice yang tidak sesuai dengan prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

"Meminta PB PMII bertanggung jawab dengan memberikan bukti atas tuduhan tersebut," katanya.

Dia tetap mendorong agar KPK menjalankan fungsinya dengan baik dan independen serta profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PC PMII Depok juga mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah dalam menilai kasus korupsi suap dana Hibah KONI yang menjerat Imam Nahrawi.

"Mengajak masyarakat untuk tetap mendukung KPK dalam melaksanakan tugas yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," tutup dia.