Pengungsi Timtim di Sultra tuntut pencairan ganti rugi pemerintah

Merdeka.com - Para pengungsi asal Timor Timur di Sulawesi Tenggara pasca jajak pendapat 1999 menduduki Aula Kantor Dinas Sosial setempat sejak Kamis (13/8). Mereka menuntut dipertemukan dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan ingin membicarakan masalah dana kompensasi dari pemerintah yang tak kunjung dibayar.

"Kami tidak akan meninggalkan Aula kantor Dinas Sosial ini, sampai Menteri Sosial datang menemui kami di sini, menjelaskan mengapa dana kompensasi para pengungsi eks Timtim belum juga dicairkan," kata Ketua Forum Solidaritas Pengungsi Timtim asal Sultra, Arsyid Arsyad, di Kendari, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/8).

Menurut Arsyid, saat bertemu dengan Asisten I Sekretariat Pemerintah Provinsi Sultra, Syarifuddin Safaa, perwakilan eks pengungsi telah menyerahkan data jumlah mereka yang menyingkir dari Timtim tersebar di sejumlah kabupaten di Sultra. Jumlahnya sebanyak 14.125 kepala keluarga.

Pada pertemuan itu, Syarifuddin Safaa berjanji akan berupaya memfasilitasi para pengungsi bertemu Menteri Sosial, dengan catatan, data jumlah pengungsi mesti diverifikasi lebih dahulu sehingga akurat.

"Data yang kami serahkan kepada Asisten I Sekretariat Pemerintah Provinsi Sultra benar-benar akurat, sesuai dengan jumlah pengungsi yang ada," ujar Arsyad.

Oleh karena itu menurut Arsyad, Pemerintah Provinsi Sultra harus membantu memfasilitasi para pengungsi sehingga bisa bertemu dengan Menteri Sosial.

"Para pengungsi Timtim mengajukan permohonan permintaan dana kompensasi sejak tahun 2005, namun hingga saat ini belum juga mendapat respons," sambung Arsyad.

Menurut Arsyad, para pengungsi meninggalkan Timor Timur dan hijrah ke Indonesia bukan karena keinginan sendiri. Melainkan akibat keputusan politik ditempuh pemerintah.

Di Timtim, lanjut Arsyad, para pengungsi meninggalkan sejumlah aset berharga berupa tanah dan bangunan yang tidak dihargai sama sekali.

"Seharusnya pemerintah memikirkan ganti rugi aset kami para pengungsi yang ada di Timtim, sebab kami ini merupakan korban politik dari pemerintah," sambung Arsyad.