Pengacara Tujuh Terdakwa Pidana Pemilu di Makassar Sebut Dakwaan Jaksa Kedaluwarsa

Merdeka.com - Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana pemilu dengan tujuh terdakwa digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jumat, (19/7). Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan dari tim jaksa penuntut umum. Para terdakwa dimejahijaukan gara-gara dugaan mark up suara antara caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel di Dapil Makassar.

Tujuh terdakwa yakni Umar, Adi Wijaya, Fitriani, Rahmat alias Mato, Ismail Sampe, Firman dan Muhammad Barliansyah. Mereka didampingi dua penasehat hukum, Sofyan Sinte SH dan Mikdal Tamalagi. Mereka adalah penyelenggara pemilu mulai dari ketua PPK, anggota PPK, PPS dan operator Situng.

Jaksa yang diketuai Andi Irfan menyebutkan, para terdakwa dengan sengaja mengubah perolehan suara dengan menambah suara caleg nomor urut 5, Rahman Pina dan mengurangi perolehan suara Imran Tenri Tata Amin serta beberapa caleg lainnya di dapil yang sama. Terdakwa yang memegang posisi ketua PPK dinilai lalai sehingga mengakibatkan hilangnya atau berubahnya perolehan suara peserta pemilu.

Penyelenggara pemilu ini didakwa melanggar pasal 532, 535 dan 505 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengacara tujuh terdakwa Sofyan Sinte menilai, dakwaan JPU sudah kedaluwarsa. Mengacu UU Pemilu No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 484 menyatakan setiap sengketa pidana pemilu berkaitan dengan perolehan suara paling lambat sudah harus diputus lima hari sebelum tanggal 22 Mei 2019.

"Dakwaan JPU itu telah kedaluwarsa. Ini sudah beberapa bulan berlalu dari penetapan nasional yang rekapnya dilakukan malah maju satu hari 21 Mei," kata Sofyan Sinte.

Selain kedaluwarsa, dakwaan itu juga kabur atau tidak jelas. Disebutkan ada penambahan suara bagi caleg atas nama Rahman Pina dan terjadi pengurangan suara caleg Imran Tenri Tata Amin juga caleg lainnya di dapil yang sama, Dapil Makassar. Tapi, kata Sofyan, tidak disebutkan berapa jumlah suara yang beralih ke caleg Rahman Pina.

Selain itu, Bawaslu Makassar sudah pernah memeriksa dan menyatakan kasus ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Gakkumdu. Tapi ternyata kasus ini dilaporkan lagi dan diproses di Bawaslu Sulsel kemudian kini masuk proses persidangan.

"Poin-poin ini nanti yang akan kita sampaikan dalam eksepsi," ucapnya.