Peneliti Nilai Survei KedaiKopi Soal Penegakan Hukum di Kejaksaan 'Ajaib'

Merdeka.com - KedaiKopi merilis survei yang hasilnya publik menilai penegakan hukum pada institusi Kejaksaan masih timpang. Survei tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di Kejaksaan.

Hasil survei itu dikritik peneliti dari Cyrus Network Hasan Nasbi. Survei yang menyoroti disparitas hukum di Kejaksaan Agung itu dinilainya ajaib.

"Hasil survei ajaib kalau berbeda dengan sebagian besar survei," ujar Hasan dalam diskusi yang disiarkan Total Politik, Selasa (17/8).

Dia mencontohkan, potret demografi tidak mewakili publik seutuhnya. 57 persen responden lulus kuliah, kemudian 42 persen responden berasal dari swasta dan BUMN. Hasan menilai, akan lebih tepat jika survei tersebut mewakili para pelaku pasar modal, bukan survei opini publik.

"Belasan halaman berisi pertanyaan dengan framing negatif, seperti pasar saham terganggu, hukuman pinangki yang rendah dan lain-lain" ujar dia.

Dia menduga ada tendensi tertentu dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden. Pertanyaan harusnya dibuat netral agar publik bisa menilai baik dan buruk dari tuntutan 4 tahun penjara pada kasus Pinangki.

"Jaksa dalam kasus jaksa Pinangki hanya menuntut 4 tahun penjara, kenapa tidak lurus saja tidak usah pakai hanya. Karena ketika bilang "hanya", ada framing negatif. Setelah di-probing dengan pertanyaan negatif muncul hasil ketidakpercayaan kepada kejaksaan," jelas Hasan.

Hasil survei KedaiKopi, kata dia, juga mengungkapkan penegakan hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) mempengaruhi kinerja pasar saham ataupun investasi di Indonesia. Beberapa investor asing yang hengkang dari Indonesia antara lain, Morgan Stanley. Dia mempertanyakan kesimpulan dari temuan tersebut.

"Pasar saham kehilangan momentum bangkit, menyusul hengkangnya broker global morgan stanley dari pasar Indonesia. Siapa yang paham ini, mundurnya diduga disebabkan ketidakpuasan investor terhadap penegakkan hukun di Indonesia" ujarnya.

"Diduga disebabkan ketidakpuasan investor terhadap penegakkan hukum di Indonesia seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Siapa yang punya kesimpulan seperti ini? Menurut Anda apa yang harus dilakukan kejaksaan? Ini jawaban masih normal, probing berhalaman-halaman akhirnya semakin rendah," lanjut Hasan.

Hasil Survei KedaiKopi

Sebelumnya, KedaiKopi merilis survei yang hasilnya publik menilai penegakan hukum pada institusi Kejaksaan masih timpang.

"Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di Kejaksaan sangat besar," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam keterangan tulis, Kamis (12/8).

Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. "Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah," imbuh Kunto.

Selain itu, 71,7 persen responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap mantan Jaksa Pinangki. Tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh adalah alasan utama persepsi warga tentang disparitas hukum tersebut.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, 71,2 persen warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan. Sementara 61,6 persen tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6 persen menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki.

"Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya."

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik, atau 79,6 persen, memiliki persepsi bahwa telah ada 'bantuan orang dalam' sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.

Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, lanjut dia, masyarakat akhirnya menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan di seluruh provinsi di seluruh pelosok negeri ini ternyata sangat tinggi.

"Terdapat 59,5 persen responden menganggap disparitas hukum di Provinsi mereka (responden) sangat besar," tukas Hendri.

Alasan responden memberikan penilaian adanya disparitas hukum yang besar ini terlihat dari hasil survei mengungkapkan bahwa hukum masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Efek lain dari skandal kasus Pinangki adalah kesetujuan masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanudin. Terdapat 81,7 persen responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan menurunnya performa kejaksaan (30,8 persen), tidak transparan dalam penanganan kasus (22,7 persen), dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki (9 persen).

Sedangkan 18,3 persen responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut, dengan alasan antara lain: belum terbukti terlibat (12 persen) dan kinerjanya masih baik (10,5 persen).

"Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8 persen menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan," ujar Kunto.

"Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8 persen lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan," imbuh Kunto.