Pemprov Jatim Siapkan Anggaran Rp2,3 Triliun untuk Penanganan Corona

Merdeka.com - Untuk menanggulangi pandemi virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Anggaran itu pun telah final dan sudah disetujui oleh DPRD Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya telah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim terkait dengan besaran anggaran yang akan digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. "Dananya sudah final di angka Rp2,3 triliun," kata Khofifah, Senin (13/4).

Ia menyebut, dana ini secara komprehensif akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, untuk upaya promotif preventif, kuratif, tracing, dan sosial ekonomi.

"Rinciannya, sebesar Rp825,31 miliar untuk kuratif, Rp110,17 miliar untuk promotif preventif, kemudian Rp995,04 miliar untuk sosial safetynet, dan Rp454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi," urainya.

Dari angka tersebut, anggaran untuk penanganan sosial safetynet paling besar yaitu Rp995,04 miliar. Menurut Khofifah, penanganan dampak sosial ekonomi membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Kami berharap kerjasama dan kebersamaan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, dalam menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

Anggaran kedua adalah kuratif mencapai Rp825,31 miliar, di mana dana ini dialokasikan untuk pembiayaan pasien positif Covid-19, maupun yang masih berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). Di Jatim, jumlah pasien Covid-19 sampai saat ini mencapai 438 orang dan 1.447 PDP.

Kemudian sebesar Rp454,26 miliar untuk pemulihan sosial ekonomi. Dana ini nantinya akan difokuskan pada masyarakat terdampak korona, yang jumlahnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

"Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS," kata Khofifah.

Demikian juga dengan masyarakat di wilayah kepulauan, juga perlu mendapat perhatian khusus, karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi Corona. Begitu juga para tukang ojek online perantau, sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.