Pemprov Bali anggarkan dana untuk bedah rumah 2.000 unit di tahun 2019
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Bali akan merencanakan untuk menganggarkan kembali 2.000 unit bedah rumah di tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi masyarakat miskin yang saat ini belum menerima bantuan bedah rumah.
Hal tersebut, disampaikan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat melakukan peninjauan ke salah satu penerima bantuan bedah rumah di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, Minggu (8/4).
"Untuk anggaran 2019 saya masih ikut merancang itu dan jika Gubernur baru setuju, saya punya rencana akan menganggarkan 2.000 unit untuk memenuhi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah," jelas Pastika.
Pastika awalnya mengira di tahun 2017 tersebut program bedah rumah sudah tuntas namun dari apa yang dia lihat di lapangan ternyata masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal itulah yang mendasari Gubernur Pastika menganggarkan bantuan bedah rumah di 2019.
"Tahun 2017 menurut data BPS masih ada 1682 dan itu sudah diselesaikan, tapi ternyata masih ada. Inilah seringkali terjadi ketimpangan antara data BPS dengan kondisi riilnya," ungkap Pastika.
Pastika juga menyampaikan, bahwa selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, Pemprov Bali sudah membantu bedah rumah sebanyak 29.000 unit ke seluruh Bali.
"Awalnya saya mengira hanya 20.000 tapi kenyataannya lebih banyak dari itu, ini adalah suatu fakta bahwa masyarakat kita hidupnya tidak seindah apa yang kita perkirakan dan ini satu pelajaran bagi kita semua," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaBangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaResmi Diluncurkan, Program Pungutan Wisatawan Asing Masuk Bali Rp150 Ribu Segera Diberlakukan
Peluncuran program pungutan wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya