Pemkot Bogor Ingin 'Caplok' 6 Kecamatan di Kabupaten Bogor

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bogor menilai luas wilayah dimiliki saat ini tidak memadai untuk mendukung pengembangan sumber daya. Oleh karena itu, mereka meminta Provinsi Jawa Barat membantu upaya perluasan wilayah kepada pemerintah pusat.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, isu strategis yang perlu diakselerasi adalah pemberhentian masa moratorium pemekaran. Dengan luas wilayah 118,50 km² dan jumlah penduduk 1 juta jiwa, Kota Bogor tidak ideal jika ditinjau baik secara politis maupun geografis untuk pengembangan sumber daya.

"Kota Bogor itu hanya memiliki 6 kecamatan, Saya pikir daya dukung lahan yang ada kurang memadai. Makanya sangat penting bagi kami untuk pengembangan wilayah. Sementara Kabupaten Bogor ada 41 kecamatan," katanya saat ditemui usai acara koordinasi 27 kepala daerah bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7).

Pria yang pernah menjabat di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengilustrasikan beragam alasan mengapa Kota Bogor pantas untuk diperluas. Secara de facto, Kota Bogor merupakan ibu kota negara karena presiden menetap di Istana Negara yang dibangun di wilayahnya.

Alasan krusial lainnya berkaitan dengan layanan publik. Pihaknya ingin warga yang tinggal di daerah perbatasan menikmati kue pembangunan yang sama. Selama ini, kebijakan dalam hal infrastruktur tidak berjalan maksimal karena selalu bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

"Contohnya gini, kita mau mengembangkan sistem jaringan transportasi di Bogor. Tapi, kepotong karena ada yang masuk wilayah kabupaten. Itu kan jadi hambatan. Jaringan jalan dalam kotanya, misalkan tadi yang saya bilang. Trem itu bantuannya kan berupa rolling stock, jalurnya kan belum (ada)," terangnya.

"Kota Bogor kan punya enam kecamatan. Harusnya punya 12 kecamatan. (Tambahan dari wilayah Kabupaten Bogor) Tamansari, Darmaga, Ciomas (barat), kemudian Ciawi, Gadog, (Desa) Cibanon bisa masuk (di wilayah perluasan Kota Bogor)," katanya.

"Kalau perluasan bisa dilakukan, dampaknya ke PAD. Sekarang Rp1,5 triliun. Dengan perluasan bisa Rp2 triliun. Bantuan dari Pemerintah Provinsi atau pusat juga bisa nambah," terangnya.

Meski belum berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yassin, Dedie mengaku sudah membuat langkah strategis dengan membuat kajian untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.