Pemerintah Tidak akan Longgarkan PSBB, Tapi Pengurangan Pembatasan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, hingga saat ini pemerintah tidak akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun pemerintah akan lakukan pengurangan pembatasan dan nantinya akan dikaji lebih dalam.
"Saya ingin tekankan Bapak Presiden mengingatkan kembali tidak ada pelonggaran PSBB bahwa akan ada pengurangan pembatasan iya, maka itu akan dikaji," katanya usai rapat terbatas melalui siaran telekonference di Jakarta, Senin (18/5).
Dia mengatakan, nantinya saat ada pengurangan pembatasan masyarakat akan melakukan aktivitas dengan melaksanakan protokol kesehatan. Sebab itu, pelonggaran tidak akan dilakukan namun akan diterapkan pengurangan PSBB.
"Kenapa itu harus kita jelaskan karena jangan sampai masyarakat menyaksikan longgar itu semau gue, setelah longgar kemudian tidak boleh seenaknya, padahal protokol kesehatan justru harus diperketat," jelasnya.
Kemudian, Muhadjir menambahkan, nantinya jika diterapkan pengurangan pembatasan, ada beberapa restoran yang akan beroperasi. Tetapi tidak tidak seperti biasa menerima konsumen untuk makan di tempat.
"Ketika sudah dibolehkan restoran dibuka maka tidak berarti seperti bukanya restoran sebelum ada covid, itu yg disebut new normal itu kehidupan normal baru harus mematuhi protokol mengenai bagaimana datang atau makan di resto dan resto harus mematuhi protokol itu," tutup Muhadjir.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBeberapa tindakan yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama kram perut.
Baca SelengkapnyaPPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi, syarat untuk mencapai generasi emas 2045 ialah harus sehat dan pintar.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca Selengkapnya