Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Bangsa Tangguh Bencana di 2045

Merdeka.com - Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara tangguh bencana pada 2045. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, target itu bisa tercapai jika melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Resiliensi atau ketangguhan hanya dapat diwujudkan apabila upaya tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusi," kata Muhadjir usai pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre, pada Rabu (25/5).

Dia menjelaskan, Indonesia telah memiliki sejumlah rencana untuk mewujudkan negara rangguh bencana. Di antaranya, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 sebagai komitmen jangka panjang Indonesia dalam menerapkan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030.

Selain itu, Indonesia telah mengadopsi pendekatan pentaheliks berbasis masyarakat yang dikenal dengan gotong royong.

"Kami menegaskan pentingnya kolaborasi pentaheliks, termasuk partisipasi dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan, pada tingkat komunitas, kolaborasi tersebut diimplementasikan melalui program seperti Taruna Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kearifan lokal di bidang penanggulangan bencana yang sangat kaya. Salah satu contohnya adalah Bali, tuan rumah GPDRR yang memiliki filosofi ‘Tri Hita Karana’ atau keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan dengan alam.

Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo menawarkan empat konsep resiliensi berkelanjutan kepada dunia. Ini disampaikan Kepala Negara dalam pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

"Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan," katanya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (25/5).

Konsep pertama memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana juga harus menjadi prioritas bersama.

Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Menurut Jokowi, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.

"Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana, dengan membentuk dana bersama atau pooling fund, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui Dana Desa, untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiap-siagaan," ungkapnya.

Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian serius serta menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

Terakhir, seluruh negara berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Mulai dari Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs yang merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

"Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya," tandas Jokowi.