Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sejalan Melawan Virus Corona

Merdeka.com - Pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan dalam menghadapi wabah virus Corona Covid-19. Sejak awal saat Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia 2 Maret 2020, langkah keduanya berada di jalur berbeda.

Pemprov DKI misalnya, membuat situs khusus peta penyebaran virus corona di Jakarta. Melalui situs itu, Pemprov DKI menyajikan data jumlah pasien yang masuk ke daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Termasuk menyajikan peta persebaran virus, mulai dari kawasan Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan juga membuat situs yang menyajikan data-data pasien terjangkit Corona.

Beberapa hari berlalu, data yang disajikan pemerintah pusat dan daerah berbeda. Situs Kemenkes cenderung lamban menyajikan data terbaru. Berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang terbilang cepat.

Akibatnya publik dibikin bingung. Publik sulit membedakan mana data yang benar atau sebaliknya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate kemudian 'menegur' Pemprov DKI. Johnny menegaskan penyampaian data penyebaran Covid-19 harus bersumber dari satu pintu.

"Di dalam protokol itu disampaikan bahwa narasinya tunggal dari pemerintah pusat agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan satu pintunya, deskripsinya tunggal, " kata Johnny.

Perbedaan data yang disajikan pemerintah terus berlanjut. Hingga Rabu (18/3) kemarin, data pasien meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 melonjak tajam. Dari sebelumnya 9 orang tiba-tiba naik menjadi 19. Diakui Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto ada masalah pada pendataan sehingga data yang disampaikan seketika berubah.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi menilai koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat dalam menghadapi Covid-19 memang mengalami kedodoran. Itu ditandai dengan perbedaan data yang disajikan keduanya.

"Nampaknya koordinasi pusat-daerah terlihat agak kedodoran," kata dia kepada merdeka.com, Kamis (19/3).

Ke depan, pemerintah pusat dan daerah harus berada dalam garis yang sama untuk berjuang melawan virus awal Wuhan, China itu. Pemerintah pusat dan daerah juga harus duduk bersama memastikan data yang disampaikan ke publik akurat.

"Tentunya harus sejalan dan selaras. Ini kan kasusnya lebih mendesak karena berkaitan dengan pencegahan wabah dan keberhasilannya ditentukan oleh kecepatan dan keakuratan data," ucap dia.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyarankan agar pemerintah daerah dan pusat saling membangun kepercayaan. Bila kepercayaan sudah terbangun, koordinasi akan berjalan baik. Termasuk komunikasi dalam menelusuri data pasien yang terpapar virus Covid-19.

"Jadi memang koordinasinya jangan setengah-setengah, harus full. Tapi yang paling penting sekarang kepercayaan sih, kepercayaan pemda terhadap pusat dan kepercayaan pempus terhadap data yang diberikan pemda," kata dia.

Sementara pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko menilai protokol informasi publik dari daerah ke pusat saat ini belum terbangun dengan baik. Akibatnya, apa yang disampaikan pemerintah pusat dan daerah kepada publik tidak sama.

"Protokol sistem informasi pemerintah harus terbangun dan terintegrasi dengan keamanan yang memadai. Satu sumber informasi/tunggal menjadi protokol untuk menjamin akurasi dan validitas informasi. Namun kecepatan juga harus diutamakan agar tidak liar," kata dia.