Pemerintah Naikkan Anggaran Sembako Jadi Rp43,6 T Atasi Dampak Corona
Merdeka.com - Pemerintah menaikkan anggaran Program Sembako dari Rp28 triliun menjadi Rp43,6 triliun untuk mengatasi dampak mewabahnya COVID-19 pada masyarakat bawah. Untuk Program Sembako, jumlah penerima diperluas menjadi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari sebelumnya 15,2 juta KPM atau terdapat penambahan 4,8 juta KPM mulai April 2020.
"Pemerintah mengalokasikan untuk bidang perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun, di antaranya untuk Program Sembako dan Program Keluarga Harapan sebagai jaring pengaman sosial," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dilansir Antara, Rabu (1/4).
Selain itu, Hartono, indeks bantuan naik 30 persen dengan rincian dari Rp150.000/KPM/bulan naik menjadi Rp200.000/KPM/bulan yang diberikan selama sembilan bulan, yakni dari Maret sampai November 2020.
Program PKH dan Sembako, menurut Hartono sudah siap berkaitan dengan data yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS).
DTKS selama ini dikelola dengan baik dan diperbarui oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial bersama pemerintah daerah.
Kemudian, dari aspek sistem dan mekanismenya juga sudah berjalan dengan baik terutama dengan bank-bank Himbara maupun dengan pemerintah daerah.
Hartono juga menambahkan saat ini sedang dimatangkan program bantuan untuk pekerja sektor informal dan buruh harian terutama di DKI Jakarta bersama Pemprov DKI dan kementerian/lembaga lain termasuk bantuan untuk para pekerja migran Indonesia di Malaysia.
"Keduanya sedang dimatangkan dan akan diluncurkan dalam waktu dekat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19, sebesar Rp405,1 triliun. Dalam tambahan anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan untuk bidang perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun untuk bidang perlindungan sosial diarahkan sebagai jaring pengaman sosial (JPS) atau social safety net.
Program jaring pengaman sosial juga diharapkan menjadi bantalan bagi masyarakat kondisi sosial ekonomi terendah tersebut agar tidak lebih terpuruk lagi akibat dampak COVID-19 yang mewabah saat ini.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaSingapura menyandang status sebagai negara maju namun tidak bisa memproduksi bahan pangan sendiri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnya