Pemerintah Evaluasi Pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi 159 Negara
Pemerintah menerbitkan aturan yang isinya tidak lagi memberikan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara.
Pemerintah menerbitkan aturan yang isinya tidak lagi memberikan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan soal pembatasan bebas visa bagi 159 negara akan dilihat selama satu bulan ke depan. Setelahnya baru diputuskan apakah penambahan atau pengurangan dari 159 negara yang tidak lagi mendapatkan kebijakan bebas visa.
@merdeka.com
Menurutnya, evaluasi tetap penting dilakukan meski target pariwisata Indonesia telah melampui proyeksi batas atas.
Sandiaga menekankan, pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan evaluasi tersebut. Sebab pihaknya ingin wisatawan yang datang ke Indonesia berkualitas dan dapat memberikan dampak tinggi terhadap perekonomian nasional. Salah satunya, kunjungan yang dilakukan berkualitas dengan lama kunjungan di atas 7 hari. Selain itu, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan targetnya adalah lebih dari USD1.000 per wisatawan.
Sedangkan terkait kebijakan Golden Visa, Sandi mengatakan, kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Setelah rampung, nantinya akan disetujui Presiden Jokowi. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023.
Afrika Selatan, Albania, Amerika Serikat (AS), Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belanda, Belarusia, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Ceko, Chad, Chili, Denmark, Dominika, Ekuador, El Savador, Estonia, Fiji, Finlandia,-
Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatamala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Hongkong (SAR), India, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Kanada, Kazakhstan, Kenya, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kiribati, Komoro, Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Lichtenstein, Lithuania, Luksemburg, Macao (SAR), Madagaskar, Makedonia, Maladewa,-
Malawi, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Monako, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Nikaragua, Norwegia, Oman, Palau, Palestina, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republik Dominika, Romania, Rusia, Rwanda, Saint Kittts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadis, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Seychelles, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss, Taiwan, Tajikistan.
Tahta Suci Vatikan, Tanjung Verde, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Tiongkok, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Yordania, Yunani, Zambia, Zimbabwe.
Airlangga mengatakan, untuk mewujudkan visi Indonesia emas, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kekuatan pertama.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia dinilai perlu bersinergi dengan kemajuan ekonomi global.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023.
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca SelengkapnyaBesaran indeks tertentu yang tertuang dalam PP 51/2023 sudah sesuai kajian ekonomis dan demografis.
Baca SelengkapnyaKerja sama antara pemerintah, AVISI, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting dalam mengatasi darurat ini.
Baca SelengkapnyaPada pertemuan kedua ini, perwakilan tiga negara ASEAN di Kalimantan secara resmi mendukung kerja sama.
Baca SelengkapnyaDiharapkan target sektor pariwisata Rp200 triliun bisa tercapai.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Selasa (15/8).
Baca Selengkapnya