Pemerintah Beri Lampu Hijau Nobar Piala Dunia, Asal Taat Prokes

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pesta Sepak Bola terbesar di dunia dimulai. Para penggila bola siap-siap mendukung tim jagoan mereka.

Merespons itu, pemerintah memberi lampu hijau adanya nonton bareng yang biasa digelar di restoran dan kafe. Namun, ada ketentuan harus dipenuhi, mengingat Covid-19 belum sepenuhnya hilang.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengingatkan, restoran dan kafe tetap diharuskan mentaati Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali yang masih berstatus level 1 untuk dua pekan mendatang.

Orang lain juga bertanya?

"Nonton bareng piala dunia dapat dilakukan dengan syarat wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan screening terhadap semua pengunjung dan pegawai," kata Safrizal dalam keterangan diterima, Selasa (22/11).

Safrizal menambahkan, kepada penyelenggara giat nonton bareng diminta untuk diupayakan dilaksanakan di tempat terbuka atau tempat berventilasi baik dan menggunakan hepa filter serta mengikuti protokol kesehatan (prokes).

Mulai dari menggunakan masker dan pengaturan secara teknis oleh Pemerintah Daerah.

"Pada pemberlakuan PPKM kali ini bertepatan dengan perhelatan Piala Dunia 2022, dengan melihat adanya euforia yang begitu besar dari masyarakat sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pengaturan terkait kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2022," ujar dia.

Safrizal meminta, masyarakat untuk terus bekerjasama dalam penanganan Covid-19, khususnya untuk mendorong pemberian vaksin dosis ketiga (booster).

"Saat ini capaiannya masih sekitar 30 persen secara nasional, pemerintah terus mengimbau untuk terus bersama menangani Covid-19," Safrizal menutup.

Secara keseluruhan isi, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2022 belum banyak berubah dari aturan sebelumnya. Kendati, pertumbuhan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir tercatat berada di atas angka 5.000 kasus aktif.

Sehingga melalui instruksi ini, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali untuk dua pekan mendatang.

Reporter: Muhammad Radityo/Liputan6.com

(mdk/rhm)