Pemerintah Bakal Sanksi yang Politisasi Isu Negatif di Pilkada 2020
Merdeka.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mempertimbangkan sanksi terhadap siapa pun yang mempolitisasi isu negatif di Pilkada 2020. Dia menilai sebagai bangsa yang dewasa, tidak seharusnya demokrasi kerap dinoda lewat SARA dan hoaks.
"Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan, itu bagian yang sedang kita upayakan," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Indonesia, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
Selain sanksi, Wapres Ma'ruf Amin juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemda dan penegak hukum seperti TNI-Polri.
Harapannya, agar tidak ada lagi isu negatif yang menjamur dan menghantui jalannya pesta demokrasi di tahun 2020.
Jangan Terprovokasi
Karenanya mulai saat ini, Ma'ruf mengatakan negara sudah memulai hal tersebut dengan berbagai dialog di beragam forum nasional maupun di berbagai daerah untuk mengedukasi masyarakat.
"Jadi supaya tidak terprovokasi oleh isu isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik," katanya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya