Merdeka.com - Pemerintah Aceh didesak untuk segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik agraria di Aceh. Terutama lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sudah berakhir izinnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres itu sudah tersebut sejak 27 September 2018 lalu, namun pemerintah Aceh belum melakukan langkah apapun menyikapi peraturan tersebut.

"Reforma agraria untuk penataan ulang struktur agraria yang timpang. Ini untuk mengurangi terjadi sengketa dan konflik agraria dari lahan HTI dan HGU masa izinnya sudah habis," katanya di Banda Aceh, Senin (11/3).

Menurutnya, ini penting dikelola dengan baik agar lahan HGU dan HTI yang sudah habis masa izinnya tidak terlantar. Potensi lahan objek reforma agraria di Aceh mencapai luas 370 ribu hektare, berasal dari HGU dan HTI habis izin.

"Kalau ditelantarkan bisa terjadi konflik dengan masyarakat. Itu belum termasuk wilayah konsesi tambang yang telah dicabut izin oleh Plt Gubernur Aceh," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustikal Syahputra mengatakan, konflik lahan antara masyarakat terjadi hampir di semua kabupaten. Terutama di lahan perkebunan sawit.

"Kondisi ini tentu harus segera disikapi oleh Pemerintah Aceh agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar lagi," jelasnya.

Dia mengungkapkan, peluang penyelesaian konflik melalui skema Reforma Agraria harus dilakukan secara serius. Tentunya pemerintah harus melibatkan semua pihak, mulai eksekutif, legislatif, akademisi, swasta dan masyarakat sipil.

Semangat reforma agraria ini, sebutnya, dapat direalisasikan secara utuh, tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan agenda reforma agraria di Aceh.

"Ini harus disinergikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit," ungkapnya.

Menurut Mustikal, langkah ini penting untuk disinergikan, banyak perusahaan sawit sedang dalam proses pengurusan perpanjangan izin. Surat Sekda Aceh Nomor 540/1112 tentang Tindaklanjut Sektor Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Serta Perkebunan Sawit tertanggal 24 Januari 2019, hendaknya diterjemahkan sebagai respon terhadap Inpres No8/2018 tersebut.

Sehingga semangat yang dibangun itu, sebutnya, bukan pada penerbitan izin baru tetapi menjadikan lahan bekas perusahaan yang telah habis izin ataupun terlantar sebagai objek Reforma Agraria.

Implementasi Reforma Agraria di Aceh juga harus menjadikan Kesepakatan Damai antara Pemerintah RI dan GAM (MoU Helsinski) sebagai salah satu rujukan dalam membuat kebijakan. Sehingga redistribusi lahan tidak hanya menyasar masyarakat miskin/petani gurem tetapi juga masyarakat terdampak konflik di Aceh.

"Semangat reforma agraria tidak diimplementasikan dengan pelepasan kawasan hutan untuk dibagikan kepada masyarakat secara umum, tetapi diberikan lahan itu kepada masyarakat miskin," imbuhnya.

Oleh karena itu, masyarakat sipil di Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Pemerintah segera membentuk secretariat bersama reforma agraria Aceh yang melibatkan semua komponen.

Termasuk menyelesaikan konflik agraria, terutama konflik antara masyarakat dengan pemegang HGU maupun IUPHHK-HTI, terutama HGU/HTI yang telah habis izin, akan habis izin maupun terlantar.

"Termasuk melanjutkan moratorium sawit dan menjadikan HGU/HTI yang telah habis izin, akan habis izin maupun terlantar sebagai areal yang dicadangkan sebagai objek Reforma Agraria di Aceh," tutupnya.