Pekan Depan, Komisi III Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK
Merdeka.com - Komisi III DPR segera memulai uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Komisi III menjadwalkan akan memulai sejak awal pekan depan.
"Komisi III sudah rapat pleno. Uji kelayakan dan kepatutan di komisi III akan dimulai awal minggu depan," ujar anggota Komisi III Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/8).
Agenda pertama adalah Komisi III mengundang Pansel Capim KPK untuk mendengarkan penjelasan terkait proses seleksi. Rencananya rapat dengar pendapat dengan Pansel Capim KPK akan dilakukan pada Senin, 9 September 2019.
"Komisi III mengundang pansel KPK ke komisi III untuk memberikan lah kira-kira penjelasan yang komprehensif tentang proses seleksi sampai pada 10 nama itu," ujar Arsul.
Di hari yang sama, 10 Capim KPK akan diundang ke komisi III. Mereka akan membuat makalah. Topiknya akan diundi. Dia merahasiakan topik apa saja untuk makalah Capim
"Kemudian capim yang 10 itu kita undang untuk membuat makalah. Ada topik-topik yang nanti akan diundi. Tentu topiknya baik yang dengan pemahaman-pemahaman atas tipikor, hukum acaranya, maupun konsep-konsep pencegahan ke depan," kata Arsul.
Pada hari berikutnya, Komisi III akan mengundang elemen masyarakat sipil untuk mendengarkan masukan terkait nama sepuluh calon pimpinan KPK.
"Jadi prinsipnya adalah teman-teman elemen masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan dan kemudian nanti diundang RDPU dengan komisi III hari selasa itu, paling lambat hari senin siang sudah harus mengajukan permohonan tertulis dan disertai juga masukan-masukannya itu apa," kata Arsul.
Pada Rabu sampai Kamis, Komisi III akan melakukan wawancara dengan Capim KPK.
Berikut 10 nama capim KPK tersebut:
1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata
2. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri
3. Auditor BPK, I Nyoman Wara
4. Jaksa, Johanis Tanak
5. Advokat, Lili Pintauli Siregar
6. Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan
7. Hakim, Nawawi Pamolango
8. Dosen, Nurul Ghufron
9. PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya
10. PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Istri Ridwan Kamil, Ini Deretan Caleg Lolos Senayan dari Dapil Jabar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menuntaskan agenda penetapan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAda Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim
Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaMasih Lengkapi Berkas, Polisi Bakal Periksa SYL Usai Pemilu 14 Februari 2024
Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Gugatan Anies Pagi & Ganjar Sore
sidang perdana besok merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaCara Kombes Jeki Wujudkan Pemilu Damai dengan Ajak LAMR Pekanbaru Diskusi
Rombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya