Pedenya pemerintah, polisi & TNI sikat habis sisa kelompok Santoso
Merdeka.com - Tewasnya pentolan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Abu Wardah alias Santoso, tidak serta merta membuat misi satgas Tinombala rampung. Tim gabungan Polri dan TNI ini masih punya PR memburu 19 orang sisa kelompok Santoso yang masih bersembunyi di hutan. Di antara 19 orang itu terdapat kaki tangan Santoso yakni Basri dan Ali Kalora. Ada pula Nurmi Usman alias Oma yang merupakan istri Basri dan juga istri Santoso, Jumiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Umi Delima.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengeluarkan instruksi mengejar sisa-sisa gerombolan Santoso. "Sisa-sisa gerombolan harus tetap dikejar," kata Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memutuskan melanjutkan operasi Tinombala untuk menangkap sisa kelompok Santoso.
"Kita lanjutkan (Operasi Tinombala) baik dengan cara penggunaan operasi secara keras dan persuasif. Tolong disampaikan saya pribadi imbau kepada saudara-saudara kita yang ada di atas agar lebih baik turun gunung," kata Tito di Palu, Rabu (20/7).
Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurutnya, momentum terbunuhnya Santoso harus dimanfaatkan untuk melanjutkan operasi Tinombala mengejar kelompok Santoso yang masih bersembunyi. Gatot menilai pasukan yang ada saat ini sudah cukup untuk memburu 19 orang kelompok Santoso yang masih tersisa.
"Saya sepakat dengan Pak Tito (Kapolri). Manfaatkan ini untuk melanjutkan operasi, tidak mengendur. Pasukan yang ada sudah cukup, tak perlu tambah lagi. Saya sepakat dengan Pak Tito, kita lakukan operasi teritorial bersama kepolisian," jelasnya.
Baik pemerintah, Polisi dan TNI yakin bisa menghabisi sisa kelompok Santoso. Ada beberapa faktor dan analisa yang membuat pemerintah dan aparat keamanan yakin. Berikut paparannya.
Kapolri: Santoso tewas, disorientasi jaringan terorisme
Kapolri Jenderal Tito Karnavian yakin moril para pengikut Santoso melemah setelah tewasnya pentolan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Dia meminta agar para pengikut Santoso turun gunung dari hutan di Poso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
"Santoso dipatahkan, otomatis figur itu hilang, mereka disorientasi dalam strategi jaringan terorisme," ujar Kapolri Jenderal Tito di Poso, kemarin.
Menko Luhut: Santoso mati, tidak kuat lagi
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan merasa yakin tiga orang yang lolos tersebut tak bisa mengembangkan jaringan Santoso. Tiga orang yang lolos, dua di antaranya wanita, satu pria.
"Saya kira tentu makin sulit karena tekanan dari operasi yang dilakukan TNI-Polri cukup efektif," kata Luhut usai menghadiri acara Pelantikan Kepala BNPT dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Istana Negara, Rabu (20/7).
Menurut Luhut, dengan tewasnya pimpinan MIT, Santoso, kekuatan anggota lainnya tak akan memberi dampak yang signifikan untuk melanjutkan jaringan teroris di Indonesia Timur.
"Kekuatan sudah enggak kuat lagi. Santoso ini, sudah mati," jelas dia.
Mabes Polri: Ruang gerak semakin terbatas
Satgas Tinombala dibagi atas empat sektor pengintaian yang di antaranya Poso Pesisir Utara, Tokorondo, dan Poso Pesisir Timur.
"Dengan pembagian empat sektor pasukan Tinombala, semoga mereka (teroris) semakin terbatas ruang geraknya karena jalur logistik semakin sulit, ruang gerak makin terbatas sehingga diharapkan tenaga (teroris) semakin terkuras," kata  Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.
Satgas Tinombala merupakan tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Santoso di hutan Poso. Tim ini merupakan gabungan dari prajurit TNI dan Polisi yang jumlah totalnya lebih dari 3.000 orang.
Selama ini, kerja sama TNI dan Polisi yang tergabung dalam Satgas Tinombala cukup efektif menyulitkan pergerakan kelompok Santoso. Sudah banyak anggota kelompok Santoso yang berhasil ditangkap oleh tim Satgas Tinombala.
Menko Luhut: Teknologi canggih penanganan teroris
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menilai, keberhasilan Satgas Tinombala menembak mati Santoso salah satunya karena faktor teknologi canggih untuk memantau keberadaan lokasi persembunyiannya. Dia berjanji mengembangkan teknologi untuk mengatasi masalah terorisme.
"Operasi ini cukup baik, kami sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih untuk memantau ini. Ke depan kita akan terus kembangkan itu. Demikian juga dengan penanganan teroris, kita tidak bisa main main lagi. Kita serius menangani itu," ujar Luhut.
Dia menambahkan, pengejaran kelompok Santoso dilakukan kerja sama yang baik antara TNI dan Polri. Menurutnya, TNI dan Polri dalam operasi Tinombala selalu jalan bergantian di hutan.Â
"Awal tahun ini operasi terpadu, dimana polisi di depan dan militer di belakang. Tapi seiring perjalanan waktu, militer juga banyak dimainkan di depan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi membongkar 290 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca Selengkapnya155.165 personel gabungan Polri, TNI dan stakeholder lain dikerahkan selama pelaksaan Operasi Ketupat sejak tanggal 4 hingga 16 April 2024.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sosok jenderal polisi ini miliki nama dari satuan bantuan tempur milik TNI AD. Ternyata ada cerita di baliknya.
Baca SelengkapnyaSigit memastikan, TNI-Polri dalam keadaan siap untuk menciptakan rasa aman masyarakat dari gangguan kriminalitas selama arus mudik dan balik
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan masalah bentrokan antara prajurit TNI AL dengan Brimob Polri di Pelabuhan Sorong sudah selesai.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.
Baca Selengkapnya