PDNS Diretas, DPR Usul Bentuk Satgas hingga Pansus

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Supratman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah hingga saat ini masih belum selesai dibahas.

Komisi I DPR RI dan pemerintah berkomitmen tak akan bertele-tele dalam pembahasan Revisi UU TNI.

Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.

Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Sepanjang tahun 2025, sektor jasa keuangan di kawasan APAC mengalami 52% dari total serangan hacker global.

Modus social engineering atau rekayasa sosial tercatat menjadi penyebab utama kerugian akibat kejahatan siber.

Sejumlah pengguna Instagram mengalami pembobolan akun oleh hacker yang memanfaatkan celah keamanan pada Meta AI.

Peretas Handala mengklaim mereka mendapatkan identitas 69 tentara Israel yang diduga terlibat dalam pencegatan armada Global Sumud Flotilla belum lama ini.

Melakukan pengaturan ulang kata sandi secara berkala tidak sepenuhnya menjamin keamanan dari serangan hacker.

Kelompok peretas Iran Handala mengumumkan mereka berhasil membobol email mantan Kepala Mossad Tamir Pardo.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.