'Partisipasi masyarakat menentukan kualitas politik dalam Pilkada dan Pemilu 2019'

Merdeka.com - Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan Forum Dialog Publik dalam rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Poldagri. Acara ini dibuat untuk forum seperti FKDM, FKUB dan FPK serta tokoh masyarakat dan tokoh perempuan di Provinsi Papua.

Sekretaris Ditjen Polpum Didi Sudiana menekankan dua hal yang menonjol di tahun politik saat ini yaitu, pentingnya pemahaman atas situasi politik khusus terkait DPT Pilkada 2018 sebagai dasar DPT pemilu 2019.

"Untuk itu partisipasi masyarakat sebagai supra struktur politik dalam membangun kualitas politik dalam negeri terutama menjelang pilkada serentak 2018 dan memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2019 sangat diperlukan dalam berdemokrasi," ujar Didi saat memberikan pengarahannya, Rabu (23/5).

Forum Dialog Publik dalam rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Poldagri ©2018 Merdeka.com

Didi Sudiana mengatakan bahwa peran tokoh masyarakat seperti FPK, FKUB dan FKDM dalam sinerginya dengan Kesbangpol di daerah perlu intens dilakukan sehingga dapat menjaga stabilitas politik secara nasional. Forum-forum silaturahmi seperti yang dilakukan Ditjen Polpum khususnya bidang politik dalam negeri, ujar Sekretaris Ditjen Polpum ini sangat strategis dan punya nilai dorong untuk menjaga kesatuan bangsa menyongsong Pemilu 2019 sebagai agenda politik nasional.

Didi menambahkan dalam UU Pilkada, pemilih masih bisa gunakan surat keterangan (suket), namun pada UU Pemilu pemilih hanya bisa gunakan KTP-el. Pilkada kali ini harus bisa menjadi penyampaian visi misi paslon bukan hanya penyampaian ujaran kebencian atau Hoax.

Sementara itu, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Bangun Sitohang mengimbau agar masyarakat segera melakukan perekaman KTP-el mengingat jumlah yang melakukan perekaman baru 31 persen dari total pemilih di Provinsi Papua. Keberagaman yang ada di Papua bisa disatukan dari FKUB, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda.

Forum Dialog Publik dalam rangka Analisis dan Evaluasi Bidang Poldagri ©2018 Merdeka.com

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoe menambahkan bahwa Penyusunan DPT Pilkada 2018 yang belum final antara lain kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya yang terkendala pada data DAK2 dan DPT sama, khawatir jika ditetapkan akan digugat ke MK sehingga terjadi pemungutan suara ulang. Sedangkan Kabupaten Timika direncanakan DPT tanggal 23 Mei ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Papua.

"Upaya menjaga keamanan pilkada di Provinsi papua, KPU melaksanakan pertemuan dengan penjabat Gubernur Papua, Kapolda Papua dan Pangdam Jayawijaya agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan kondusif," tutup Adam.