Para Istri Anggota DPRD Jember Diimbau Bawakan Suami Bekal Makan Siang

Merdeka.com - Panitia Hak Angket DPRD Jember harus bekerja mengusut dugaan pelanggaran bupati, dalam kondisi seret dana. Hal ini imbas dari buntunya pembahasan RAPBD Jember tahun 2020. Akibatnya, permintaan unik dikeluarkan oleh pimpinan panitia hak angket.

"Ini sedang kita komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan. Mulai Senin, kita minta para istri anggota dewan untuk membawakan nasi makan siang untuk suaminya masing-masing. Serentak, pada pukul 12.00 WIB," tutur Wakil Ketua Panitia Angket, Siswono kepada wartawan, Kamis (9/1).

Imbauan ini, menurut Siswono, juga agar dewan tidak perlu lagi menerima sumbangan nasi kotak dari masyarakat, seperti saat rapat paripurna pembahasan persetujuan hak angket, beberapa waktu lalu. "Untuk makan siang saja, agar ada kebersamaan," sambung politisi Partai Gerindra.

Diakui Siswono, DPRD Jember saat ini harus bekerja tanpa dana. Anggaran konsumsi yang terbatas, diambilkan sekretariat dewan dari sisa anggaran tahun 2019.

"Sekalian, supaya orang tahu, bahwa kita sebagai lembaga resmi negara, tetap bekerja meski anggaran sudah kepres (dipotong). Biar istri-istri juga paham, kalau kita pulang malam untuk apa," ujar Siswono.

Selain tanpa makan siang, mereka juga harus merogoh kantong pribadi untuk membiayai keperluan resmi, seperti ketika pimpinan dewan hari ini melakukan kunjungan dinas ke Surabaya.

"Kalau terus saya talangi, bukan soal saya tidak kuat, tapi agar kebersamaan itu menguat di antara kita. Jika istri ikut mendukung suaminya, maka tidak ada kekhawatiran kalau suaminya pulang malam misalnya," ucap Siswono setengah berkelakar.

Sebagaimana diketahui, beberapa kali, Pemkab Jember terlambat memenuhi tahapan pembahasan rencana anggaran. Seperti KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), yang seharusnya diajukan Juli 2019, namun baru diajukan Pemkab pada 31 November 2019.

Karena itu, dewan saat ini bertahan dengan sisa dana dari anggaran tahun 2019. Di sisi lain, keterbatasan anggaran tidak dialami oleh eksekutif. Pada Desember 2019 lalu misalnya, hampir setiap hari bupati menggelar acara kolosal (menarik massa besar) dengan perkiraan dana cukup besar, namun tidak bisa diketahui publik estimasi pengeluaran dananya.

Agenda Panitia Angket hari Kamis (09/01) ini, juga cukup penting, yakni mendatangkan dr Olong Fajri Maulana, orang yang pertama kali melaporkan puluhan kejanggalan birokrasi di Pemkab Jember. Laporan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember ini yang kemudian berbuah teguran tertulis dari pusat. Mendagri Tito Karnavian sampai mengirim surat kepada Gubernur Khofifah, meminta agar Pemprov memerintahkan Bupati Jember membatalkan puluhan mutasi yang dianggap menyalahi aturan itu.

Meski laporannya dianggap membuka beberapa kesalahan eksekutif, Olong mengaku tidak takut.

"Aku iki gak usah dipateni, yo mati-mati dewe (Aku ini tidak usah dibunuh, ya akan mati sendiri). Iya, kalau kalian (para wartawan) yang masih muda, wajar kalau takut mati," tutur Olong yang disambut tawa para wartawan.