Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansel hakim MK kecewa keputusan Hamdan tak ikut seleksi

Pansel hakim MK kecewa keputusan Hamdan tak ikut seleksi Diskusi putusan PKPI. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon Hakim Konstitusi unsur Pemerintah Saldi Isra mengaku telah menerima surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang menyatakan tidak akan mengikuti proses seleksi. Saldi menyayangkan keputusan yang diambil oleh Hamdan menarik diri dari proses seleksi.

"Kalau sekarang menarik diri, kami menyayangkan, karena pilihannya berkurang," ujar Saldi di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (23/12).

Saldi mengatakan pihaknya menerima surat pemberitahuan dari Hamdan pada Senin (22/12) sore. Meski demikian, pihaknya tetap akan menghormati keputusan tersebut. "Kan tidak ada hak kami juga untuk memaksa. Kami hormati pilihan itu," kata dia.

Terkait dengan pernyataan Hamdan yang menyarankan pansel untuk melihat hasil fit and proper testnya pada 2010 lalu, Saldi menyatakan tidak dapat melakukan hal itu. Dia beralasan tidak ada satupun anggota pansel yang terlibat dalam pengujian fit and proper test tersebut.

"Tidak ada di antara kami yang ikut. Bagaimana meninjaunya?" kata Saldi.

Saldi mengatakan pansel tetap akan melanjutkan proses seleksi hingga selesai. Dengan adanya pernyataan Hamdan, pansel tidak akan memberikan perlakuan khusus. "Dari awal sudah kami sampaikan semua akan diperlakukan sama," terangnya.

Sebelumnya, Hamdan menyatakan tidak akan mengikuti proses seleksi calon hakim konstitusi. Dia beralasan posisi sebagai hakim aktif sekaligus Ketua MK membuatnya tidak etis jika harus mengikuti seleksi.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hakim MK: Tidak Pada Tempatnya bila Mahkamah jadi Tumpuan Menyelesaikan Semua Masalah Pemilu
Hakim MK: Tidak Pada Tempatnya bila Mahkamah jadi Tumpuan Menyelesaikan Semua Masalah Pemilu

Hakim MK Saldi Isra menegaskan, tidak tepat jika Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Hakim Saldi Isra Tidak Terbukti Melanggar Etik Terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan
Hakim Saldi Isra Tidak Terbukti Melanggar Etik Terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan

Dalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Hakim Saldi Cecar Ahli dari Prabowo: Ada Calon yang Diarahkan Pemerintah?
Hakim Saldi Cecar Ahli dari Prabowo: Ada Calon yang Diarahkan Pemerintah?

apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi, tolong dijawab ini dulu," ujar Saldi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan
Timnas AMIN Harap MK Terima Permohonan: Kalau Dalil Kuat, Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan

Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra Sentil Kuasa Hukum KPU Ajukan Revisi: Ditandai Kantornya, Kayanya Ada Masalah Nih
Hakim MK Saldi Isra Sentil Kuasa Hukum KPU Ajukan Revisi: Ditandai Kantornya, Kayanya Ada Masalah Nih

Pengajuan renvoi diajukan Kuasa Hukum KPU kala Hakim Isra akan mengesahkan bukti para pihak usai mendengarkan jawaban Termohon

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra: Pj Kepala Daerah Tidak Netral, Pemilu Tak Jujur, Harusnya Ada Pemilu Ulang
Hakim MK Saldi Isra: Pj Kepala Daerah Tidak Netral, Pemilu Tak Jujur, Harusnya Ada Pemilu Ulang

Saldi Isra paparkan alasan kenapa harus ada pemungutan suara ulang di beberapa wilayah

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri
Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri

Saldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.

Baca Selengkapnya
Gugatan NasDem, Hakim MK Persoalkan Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda antara Surat Kuasa dan KTP
Gugatan NasDem, Hakim MK Persoalkan Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda antara Surat Kuasa dan KTP

Rahmat menyebut surat kuasa untuk permohonan yang diajukan ditandatangani secara langsung oleh Surya Paloh.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya